ASN Tidak Netral, PP Siap Menjerat

Jakarta, portalnasional.co – Kenetralan Aparatur Negeri Sipil (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 dan ditandatangani oleh Joko Widodo (Jokowi) Presiden Republik Indonesia (RI).

Salah satu pion di dalam PP tersebut adalah mengatur tentang netralisasi serta juga hukuman pada ASN. Bila terbukti melanggar maka ASN dipastikan akan dijatuhi hukuman disiplin mulai ringan hingga berat.

Hukuman displin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 peresn selama 9 bulan, atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.