Pengadaan Alutsista Mirip Jaman Orde Baru

Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI

Portal Nasional – Praktik pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI terus mengund ang kegusaran. Bagaimana tidak, PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) sebagai operator terafiliasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Yang mana perusahaan di sektor pertahanan itu, baru didirikan oleh Yayasan Pengembang Potensi Sumber Daya Pertahanan. Yang sebelumnya bernama Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP).

Sebagai masyarakat kita patut khawatir, sistem ini terlihat mirip dengan bisnis militer pada masa orba yang sarat potensi bancakan serta operasional perusahaan tersebut sarat akan konflik kepentingan. Dimana empat komisaris PT TMI merupakan pengurus partai Gerindra, yang diketuai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Diketahui, salah satu pentingginya ialah Glenny Kairupan yang menjabat sebagai Komisaris Utama TMI. Yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Prabowo sejak masuk AKABRI tahun 1970 sekaligus petinggi Badan Pemenangan Nasional rabowo-Sandi pada Pilpres 2019 lalu dan Dewan Pembina Partai Gerindra.

Direktur Imparsial Al Araf mengugkapkan, kondisi itu mirip dengan pengadaan alutsista pada masa orde baru. Pada era soeharto tahun 1966-1968, militer memiliki puluhan yayasan yang sahamnya dimiliki oleh 55 perusahaan.

Semua perusahaan terafiliasi dengan pejabat TNI. Namun setelah orba tumbang, pemerintah mereformasi TNI lewat Undang-Undang no 34 tahun 2004 tentang TNI yang mengharamkan prajurit berbisnis.

UU ini juga mengamanatkan pengambilalihan aktivitas bisnis tentara era orde baru. Saat ini, tentara memang tak bisa berbisnis, Namun kenyataannya sejumlah purnawirawan TNI justru ditempatkan sebagai pengurus yayasan perumahan milik pertahanan.

Lembaga nirlaba ini kemudian mendirikan anak perusahaan. Ada dua perusahaan dibawah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP). Yakni PT Teknologi Militer Indonesia dan PT Agro Industri Nasional.

Nama PT TMI terkuak dalam surat Menhan Prabowo pada Rosobornexport, agen perantara resmi Rusia untuk ekspor dan impor produk teknologi pertahanan.

Dalam surat itu Menhan menginformasikan bahwa PT TMI dibentuk pada Desember 2019. Yang berfungsi untuk mengakselerasi perkembangan teknologi pertahanan, pengadaan alutsista, transaksi internasional, serta proyek-proyek penting lain.

Sesuai dengan akta PT TMI, saham ini dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Dimana Yayasan ini juga menaungi PT Agrinas yang menjalankan program lumbung pangan pemerintah.

Tak hanya itu, PT Agrinas ikut mendapat izin ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun lalu. Yang mana saat itu Edhy prabowo kader Gerindra menjabat menteri kelautan.

Nyatanya, penunjukan eksportir ini sarat persoalan. Dari dugaan persaingan eksportir yang tidak sehat, hingga perkara suap yang akhirnya menjerat Edhy Prabowo.

Masalah tak hanya pada potensi gurita bisnis kemhan tersebut, pemilihan pengurus yayasan maupun kedua perusahaan milik yayasan ini sarat akan nepotisme dengan dasar kepentingan golongan. Karena ditemukan para pensiunan tentara sekaligus kader Gerindra mengisi posisi strategis kedua perusahaan milik yayasan.

Namun hal ini mengundang tanda tanya besar bagi analis militer Connie Bakrie. Karena menurutnya kalau hanya untuk transfer teknologi, mengapa tidak memanfaatkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) namun membuat perusahaan baru.

Connie juga meminta dengan tegas kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menanda tangani Perpres tersebut, sampai ada alasan yang pasti.

Apa yang dikatakan Conny, memang masuk dilogika. Mengapa? Karena perusahaan pemerintah memiliki pertanggung jawaban yang jelas dibanding korporasi swasta. Hal ini juga dapat menghindari terjadinya penyelewangan dana seperti yg terjadi di masa orba.

Jangan sampai Perusahaan-perusahaan menjadi sapi perah pihak tertentu karena minimnya keterbukaan. Persoalan ini bisa semakin pelik jika fungsi kontrol DPR tidak berjalan baik. Selain itu, dalih kerahasiaan sektor pertahanan dapat dijadikan tameng sehingga membuat transparansi dan akuntabilitas menjadi sulit.

Kejanggalan hadirnya PT. TMI di tubuh Kementerian Pertahanan hingga rencana anggaran modernisasi alutsista yang mencapati 1760 triliun rupiah yang harus dihabiskan di tahun 2024 tersebut tidak dapat dipisahkan. Karena dalam surat Menhan Prabowo, disebutkan PT TMI wajib melakukan akuisisi alutsista TNI.

Sebagai masyarakat kita patut mengawal anggaran fantastis tersebut. Karena pengelolaan uang sebanyak itu memiliki potensi bahaya yang sangat besar. Dan jangan sampai kesalahan dimasa lalu, harus terulang kembali dan dampak buruknya dirasakan oleh rakyat Indonesia dimasa yang akan datang.

Sumber : https://youtu.be/3hJtxA3ddCU