Di Alutsista, Untuk Kepentingan Publik Harus Ada Keterbukaan

Connie Bakrie

Portal Nasional –

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI kini sedang menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah heboh adanya mafia atau Mr. M, rencana pembelian alutsista dengan budget fantastis yakni 1760 triliun rupiah hingga kementerian yang dikomandani Meteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto itu memiliki Perusahaan Terbatas (PT) yang bernama PT. Teknologi Militer Indonesia(TMI) yang nantinya akan menangani pengadaan alutsista itu sendiri.

Diketahui hal tersebut terbongkar ketika seorang Akademisi dan Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie secara blak-blakan mengungkap bahwa ditangannya, ia memegang bukti mengenai keberadaan PT. TMI yang tertuang dalam surat resmi berkop Kementerian Pertahanan dan ditanda-tangani langsung oleh Menhan Prabowo Subianto sejak 16 November 2020 silam.

Sebelumnya, memang Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah keterangan Connie mengenai adanya PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). Hal ini lantas yang membuat tanda tanya besar bagi Analis militer itu.

Bagi Connie, bantahan Kemhan tersebut dapat menghancurkan reputasinya sebagai seorang akademisi. Karena dirinya tak hanya sekadar bicara namun memiliki bukti juga dokumen yang kuat mengenai keberadaan PT tersebut.

Selain itu, dalam surat tersebut tertulis, apa itu PT. TMI, dibentuk oleh apa PT tersebut hingga siapa saja orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Menhan Prabowo untuk memimpin perusahaan milik Kemhan ini. Perusahaan yang dikontrol langsung oleh Menhan Prabowo ini, dinahkodai oleh Mayjen TNI (Purn) Glenny Kairupan yang mana menempati posisi Chairman.

Setelah ditelisik, Glenny Kairupan ternyata adalah sahabat dari Menhan Prabowo Subianto sendiri sejak masuk Akabri tahun 1970. Setelah menjadi prajurit keduanya kerap telibat dalam berbagai operasi militer.

Purna tugas dari TNI, persahabatan antara Glenny dan Menhan Prabowo terus berlanjut. Dikutip dari situs DPP Partai Gerindra, Glenny yang berpangkat Mayor Jenderal TNI (Purn) kini duduk sebagai anggota dewan pembina DPP Partai Gerindra.

Sementara itu, selain Glenny Kairupan, posisi Presiden dan CEO PT TMI dijabat Ir Harsusanto. Harsusanto diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia, dan Direktur Utama PT PAL Indonesia.

Dalam paragraf ke-dua isi surat yang ditandatangani oleh Prabowo tersebut, disebutkan tujuan dari PT TMI ialah mengakselerasi proyek dan pengadaan hal pertahanan.

Diketahui, PT TMI sendiri lahir dari sebuah yayasan, yakni Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) di bawah Kementerian Pertahanan. Hal ini tentu berselimut sebuah kejanggalan. Bagi Analis Connie, adanya PT TMI itu telah melanggar Undang-Undang. Tentunya, permasalahan ini harus diluruskan oleh
Menhan Prabowo.

Mengenai pembuktian adanya PT TMI, Connie sejak awal bercerita bahwa dirinya juga sempat diundang oleh seorang Jenderal dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh PT tersebut.

Belakangan diketahui, Jenderal tersebut mengirim pesan lewat whatsapp mengatakan bahwa dirinya dipecat akibat statement Connie yang mengungkap pada publik, mereka bertemu dalam acara itu.

Di sisi lain, Connie berterus terang bahwa dirinya sangat menghormati Prabowo Subianto sebagai Menteri juga Kementerian Pertahanan sebagai sebuah institusi.

Namun, nuraninya terusik jika ia harus terus membiarkan sebuah kebohongan berlanjut. Dunia pertahanan memang identik dengan rahasia negara. Akan tetapi jika hal itu terkait dengan kepentingan publik seperti penggunaan anggaran, tentu harus ada keterbukaan.

Mengapa? Karena uang yang digunakan adalah uang saya, uang kamu dan uang kita semua. Selain itu, proses pengadaan pun seharusnya terbuka dan transparan agar masyarakat bisa menilai bahwa uang pajak mereka telah digunakan dengan baik dan benar.

Dilansir dari channel https://youtu.be/jm9EbDL1kH8