Tanah Warga Tidak Dibayar Pemkot

Budi Leksono

Surabaya, portalnasional.co – Dalam dengar pendapat di Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, berakhir buntu.

Dengar pendapat antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dimediasi Komisi A DPRD Surabaya malah beralih ke jalur hukum. 

Semua itu berawal dari tidak dibayarnya tanah milik ahli waris yang dipergunakan untuk rumah pompa Semampir, Keputih.

“Resume rapat, kami minta kuasa hukum ahli waris untuk menempuh jalur hukum,” kata Budi Leksono (Bulek) Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya.

“Karena Pemkot Surabaya belum ada kejelasan tentang ganti rugi lahan sebesar Rp (rupiah) 170 juta di tahun 2000 sampai sekarang kepada ahli warisnya,” tambahnya.

“Intinya, selama ini Wakijo pemilik lahan rumah pompa air ini belum pernah menerima sama sekali bentuk ganti rugi sebesar Rp 170 juta,” urainya.

Masih kata Bulek, Komisi A DPRD Surabaya tidak mengetahui seputar ganti rugi sudah terjadi atau belum. Namun sudah tercatat sebagai aset Pemkot Surabaya.

Tidak tertutup kemungkinan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan menerima bahkan mempermainkan anggaran Rp 170 juta itu.

Terpisah, Jery merupakan kuasa hukum ahli waris menyampaikan penyesalannya dalam dengar pendapat beberapa waktu lalu. “Keinginan ahli waris kasus tanah ini bisa di musyawarahkan dengan Pemkot Surabaya,” ungkapnya.

“Namun, kita tetap disarankan menempuh jalur hukum menggugat Pemkot Surabaya atas tidak memberikan ganti rugi sebesar Rp 170 juta kepada kliennya,” terangnya.

Jery memaparkan, dalam dengar pendapat tadi, pihak Pemkot Surabaya sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran Rp 170 juta.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati menyampaikan, bahwa rumah pompa Semolowaru 1 dikaim salah satu ahli waris dan belum pernah mendapatkan ganti rugi.

“Bahwa rumah pompanya dibagun sejak tahun 1990, kemudian tercatat masuk di aset pemerintah tahun 2001,” kata Erna Puruwati Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya.

“Jadi tidak mungkin kita memberikan ganti rugi, kami sarankan kepada ahli waris bisa menempuh jalur hukum saja,” singkatnya.