NU Tolak Raperda Mihol

nuSurabaya – Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya mengecam keras penolakan hasil Panitia Khusus (Pansus) Rencana Peraturan Daerah Minuman Beralkohol (Raperda Mihol) oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Surabaya.

NU Kota Surabaya mensinyalir penolakan tersebut adalah bagian dari proses permainan yang melibatkan pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam peredaran mihol.

Achmad Muhibbin Zuhri Ketua Tandfidziyah NU Kota Surabaya menilai anggota Badan Musyawarah (Banmus) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak ingin menindaklanjuti keputusan Pansus sebagai sikap politik Immoral.

“Mereka kelihatannya melakukan apa saja untuk mengganjal lolosnya pelarangan peredaran Miras, ini politik immoral, mengabaikan nilai-nilai moral dalam berpolitik,” tambahnya.

“Jangan-jangan ada yang senang dengan peredaran miras di Surabaya dan semakin rusaknya moral generasi muda surabaya akibat peredaran miras,” ungkapnya.

Masih kata Muhibbin, penjegalan Raperda pelarangan total mihol ini sudah mulai kelihatan sejak Pansus memutuskan tekad tersebut.

Hal tersebut diketahui setelah kedatangan rombongan para ulama dari PCNU Kota Surabaya, pansus akhirnya mengubah arah pembahasan raperda mihol, dari yang semula pembatasan dan pengendalian mihol menjadi pelarangan.

“6 dari 10 anggota pansus penyetujui pelarangan total peredaran mihol, sedangkan 4 diantaranya tidak bergeming pada pelarangan di supermarket dan hipermart saja, akhirnya, Pansus memutuskan pelarangan total,” ujarnya.

NU Surabaya menilai keputusan pelarangan minuman beralkohol tersebut didasarkan pada komitmen bersama untuk mewujudkan Surabaya bebas narkoba dan mihol.

“Namun kini nasib keputusan itu menjadi tidak jelas, setelah Banmus tidak menindaklanjuti hasil Pansus,” tegasnya.

“Kami akan menggerakkan pemberian sanksi moral kepada pihak-pihak yang tidak sensitif terhadap keinginan warga surabaya untuk membebaskan kotanya dari peredaran Narkoba dan Miras,” imbuhnya.

Perlu diketahui, NU Surabaya sangat intens mengawal terwujudnya Perda larangan minuman beralkohol. Para pengurus PCNU Surabaya melakukan pertemuan dengan Pansus Raperda Mihol guna menyampaikan aspirasi agar Surabaya terbebas dari peredaran minuman keras dan Narkoba.

Dalam pertemuan tersebut Pansus menyepakati Hypermart dan Supermarket boleh menjual mihol golongan A. Namun, setelah dengar pendapat dengan PCNU Surabaya, perubahan ke arah pelarangan mulai tampak. Bahkan, nyaris semua anggota Pansus melarang.

Mazlan Mansyur Ketua Komisi B bidag Perekonomian (Eko) DPRD yang juga anggota Pansus raperda Mihol menyambut baik usulan PCNU Surabaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag) nomor 06 tahun 2015 dan mempersilahkan setiap daerah melarang ataupun memperbolehkan Hypermart dan Supermarket menjual mihol golongan A.

Sehingga, daerah dapat dengan leluasa membuat Perda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.