RUU Atau Perbaiki Sistem

paluBandung – Beberapa waktu lalu Nasir Djamil anggota Komisi III bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Keamanan Dewa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan tanpa adanya integritas, penegakan hukum tidak akan berjalan baik.

Nasir menambahkan, pembenahan aparatur penegak hukum dinilai lebih penting dari pada melakukan Revisi Undang-Undang (RUU).

Rupanya pernyataan Nasir mendapat reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan masyarakat seirama dengan Nasir yang ditujukan kepada pemerintah dan jajaran para penegak hukum memperbaiki sistem yang dianggap masih tidak tepat.

“Sumber Daya Manusia (SDM) segera mungkin diperbaiki, tidak sedikit penegak hukum yang melakukan pelanggaran dan terekpose di berbagai media,” kata Mia.

“Untuk apa dilakukan RUU, pada kenyataannya setelah diperbaiki masih saja seperti sebelumnya,” tambahnya.

“Dari awal masyarakat sudah menyampaikan hal tersebut, yang menjadi pertanyaan ialah, aspirasi kita ini didengarkan apa tidak dan akan dilaksanakan apa tidak, itu saja,” kata Dikin.

“Tatanan perundangan kita sudah baik, yang belum baik itu para penegak hukum menafsirkan perundangan itu sendiri, dan akan menjatuhkan hukuman,” kata Renold.

“Sebaik apapun dibuat perundangan yang telah direvisi, tidak akan membuahkan nilai positif, selama para pelaksana hukum masih bermain dan mempermainkan hukum itu sendiri,” terangnya.