Rumuskan Kenaikan Tarif Bagi Pengajuan Ijin Baru Lingkungan Hidup

Buchori Imron

Buchori Imron

Surabaya – Pemerintah telah mencanangkan memudahan persyaratan perijinan untuk inventasi yang masuk ke Indonesia. Bahkan pemerintah pusat juga telah membuat regullasi baru dengan membebaskan biaya ijin perpanjangan Lingkungan Hidup (LH).

Hal tersebut juga mendapat perhatian lebih untuk kalangan legislator surabaya. Guna mengantisipasi berkurangnya pada Pandapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.

Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Lingkungan Hidup (Pansus Raperda LH) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memasukkan aturan baru yakni kenaikan tarif bagi pengajuan ijin baru.

Buchori Imron sebagai Wakil Ketua Komisi C yang membidangi Pembangunan (Pemb) DPRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa suatu pemerintahan akan bisa berjalan baik dan kuat manakala didukung oleh kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Untuk hal itulah, nilai kekuatan APBD Kota Surabaya harus tetap dipertahankan, bahkan bila perlu harus ditingkatkan. Atas dasar inilah, Pansus Raperda LH DPRD Kota Surabaya mengambil inisiatif untuk mengisi kehilangan omzet PAD dari sektor perijinan di Dinas LH yang hilang akibat aturan dari pemerintah pusat yang harus membebaskan ijin perpanjangan ijin LH, dengan menaikkan tariff ijin baru LH.

“Kekuatan pemerintahaan itu ada di APBD, maka jangan sampai ada satu sektorpun yang hilang, bahkan harus ditambah, agar kekuatan APBD Kota Surabaya semakin baik demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya,” paparnya.

Buchori menyampaikan, kenaikan tarif ijin baru LH ini memang cukup siginfikan. Karena mencapai 2 hingga 3 kali lipat, yang biasanya Rp (rupiah) 50 ribu menjadi Rp 130 ribu lebih dan selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menutup potensi kehilangan akibat aturan baru dari pusat.