Presiden Undangkan PP 92

penjaraJakarta – Joko Widodo (Jokowi) Presiden Republik Indonesia (RI) pada akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 92 tahun 2015 tentang ganti rugi korban salah tangkap dan korban peradilan sesat. PP nomor 92 tahun 2015 merupakan revisi dari PP sebelumnya yaitu PP nomor 27 tahun 1983.

Beberapa kalangan masyarakat menganggap bahwa PP tersebut merupakan wujud perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara.

Beberapa poin perubahan dan mengacu pada PP nomor 92 tahun 2015

Korban ganti rugi salah tangkap atau korban peradilan sesat diganti Rp (rupiah) 500 ribu hingga Rp 100 juta.

Korban ganti rugi akibat salah tangkap atau korban peradilan sesat luka hingga membuat cacat Rp 25 juta-Rp 100 juta.

Korban ganti rugi salah tangkap atau korban peradilan sesat meninggal dunia mendapat Rp 50 juta-Rp 600 juta.

Permohonan gugatan, diajukan maksimal 3 bulan sejak petikan atau salinan berkekuatan hukum tetap diterima.

Pada eksekusi, maksimal 14 hari uang ganti rugi harus cair sejak pengadilan pengaju mengajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).