Bisa Lakukan Gugatan

Fandi Utomo

Fandi Utomo

Surabaya – Apabila dari berbagai kalangan masyarakat tidak mengenal nama pasangan calon (paslon) di dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Maka paslon yang bersangkutan bisa melakukan gugat terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

Fandi Utomo (FU) Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyebut tidak dikenalnya Paslon oleh masyarakat mengindikasikan penggunaan anggaran sosialisasi Pilkada tidak optimal dikelola oleh KPUD setempat.

FU menegaskan, dari hasil turun lapangan diketahui sebagian besar calon yang maju dalam Pilkada serentak diluar incumbent tidak terlalu populer di masyarakat.

Ketika mereka ditanya siapa paslon yang akan maju, mereka merasa tidak tahu menahu. Ini tentunya sangat merugikan calon, meski anggaran sosialisasi yang diberikan KPU cukup besar.

“Sangat ironis, ini jelas sangat merugikan para calon yang maju dalam Pilkada serentak, diluar incumbent,” kata FU. “Dan kondisi ini saya ketahui tidak saja di Jawa Timur (Jatim), tapi di hampir seluruh wilayah di Indonesia yang sepertinya pilkada sekarang ini tidak ada gregetnya,” terangnya.

Masih kata FU, untuk paslon bahkan diberi signal melayangkan gugatan bilama namanya tidak sangat dikenal dikalangan masyarakat.

FU menyatakan, dalam rapat Komisi II mendatang akan mengusulkan dana sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye (APK) dikelola oleh paslon. Jika dana yang diserahkan ke paslon akan menghasilkan asil yang maksimal. Tentun saja juga akan dilakukan audit, apakah dana tersebut benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.