MENTERI ESDM ABAIKAN PENGELOLAAN BLOK KAMPAR

Kepada Yang Terhormat,
Pimpinan Redaksi Media
Di tempat.

Berikut kami sampaikan Siaran Pers Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA-ESDA) seputar Kontrak Pengelolaan Blok Migas Kampar, Riau.
Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan perekonomian nasional.
Terima kasih.
MERDEKA!!!

Siaran Pers:

MENTERI ESDM ABAIKAN PENGELOLAAN BLOK KAMPAR

JAKARTA –
Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA-ESDA) menyesalkan sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengabaikan masa depan pengelolaan Blok Kampar, Riau.

Sebab Sudirman Said hingga kini belum menandatangani serah terima kontrak pengelolaan Blok Kampar kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) setelah berakhirnya masa kontrak Blok Kampar yang selama ini dikelola PT Medco E&P.

“Hari ini (Selasa) seharusnya serah terima kontrak Blok Kampar dilaksanakan. Tapi tidak jadi karena Menteri ESDM tidak mau menandatanganinya. Padahal acaranya telah disiapkan semua di lapangan. Tindakan ini jelas mengabaikan masa depan pengelolaan blok Kampar,” kata Direktur Program pada LKA-ESDA AC Rachman dalam siaran pers kepada media di Jakarta, Selasa (3/11/2015)

Sikap Menteri ESDM Sudirman Said tersebut bertolak belakang dengan program peningkatan produksi migas yang selalu dicanangkan di setiap era pemerintahan. Justru selama masa transisi pengelolaan Blok Kampar, produksinya anjlok hingga tinggal 1.300 barel per hari karena sudah tidak ada kegiatan berupa pengeboran baru. Padahal jauh sebelum kontrak berakhir produksinya di atas 2.000 barel per hari.

Untuk itu, Sudirman Said seharusnya memprioritaskan penuntasan kontrak blok migas yang telah berakhir. Hal ini guna mengantisipasi anjloknya produksi migas karena minim investasi pada akhir masa kontrak. Anehnya, sesuatu yang keliatan jelas seperti pengambilalihan kontrak dan serah terima pengelolan blok tidak dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

AC Rachman menegaskan, sikap pemerintah tersebut menimbulkan kepastian. Akibatnya, rencana pengembangan lapangan migas terhambat dan investasi tidak bisa segera dilakukan. Padahal penunjukan dan serah terima kontrak oleh pemerintah tersebut sangat penting agar produksi di area kerja tidak terhenti karena dapat mengganggu pendapatan negara.

Jelas tidak ada kepastian di Blok Kampar sampai saat ini. Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut-larut maka produksi minyak makin anjlok. Menteri ESDM harus diminta pertanggungjawabannya dan Sudirman Said tidak layak dipertahankan lagi dalam kabinet,” katanya.

Dia menambahkan, jika ada perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, maka jabatan Menteri ESDM dipegang oleh seorang teknokrat atau profesional yang benar-benar menguasai sektor migas.
Seperti diketahui, kontrak Blok Kampar berakhir pada 27 September 2013. Kontrak area kerja Blok Kampar ditandatangani pada 5 Juli 1993 dan berlaku efektif pada 28 November 1993untuk kontrak dalam kurun waktu 20 tahun.

Pemerintah sendiri telah beberapa kali memberikan perpanjangan pengelolaan produksi selama 6 bulan ke depan kepada Medco hingga tahun ini. ***