Kebijakan Baru Pengupahan

buruhJakarta – Perhatian pemerintah tentang kesejahteraan kaum buruh rupanya tida setengah-setengah. Hal itu dibuktikan dengan mengeluarkan kebijakan yang baru saja diumumkan tentang upah buruh.

Seperti yang disampaikan Hanif Dhakiri Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Hanif memastikan mulai tahun 2015 dan kedepan, upah buruh tiap tahunnya akan naik bahkan lebih terjamin.

Hanif menambahkan, penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), ditentukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada masing-masing daerah, dan akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali.

Rupanya ada 8 provinsi yang belum menetapkan UMP berdasarkan KHL. Disebabkan dari segi kondisi dari perekonomiannya. Pemerintah sendiri masih bersedia menunggu, untuk membuat rencana strategis jangka panjang, guna memenuhi target UMP.

Untuk proinsi yang UMP sudah mencapai 100 persen, dirinya menjamin setiap tahunnya akan ada peningkatan. Ada 2 parameter yang dipergunakan untuk menentukan gaji. Diantaranya, invlasi dan pertumbuhan ekonomi. Penghitungannya UMP pada masing-masing daerah dikalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya itu, Hanif menyampaikan, pengupahan pada buruh juga harus mempertimbangkan aspek lainnya, beberapa diantaranya mengenai masa kerja, pendidikan, prestasi serta kinerja buruh itu sendiri di perusahaan.