BPK Harus Periksa Dana Pemilu

Masduki Toha

Masduki Toha

Surabaya – Bedanya perlakuan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya terhadap proses pendaftaran 2 pasangan calon (paslon) sebelumnya yaitu Dhiman Abror – Haries dan paslon yang sekarang Rasiyo – Abror mendapat reaksi dari Masduki Toha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Bahkan Masduki meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun, dikarenakan adanya potensi kesalahan dalam penggunaan Anggaran Pendpaatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya yang totalnya mencapai Rp (rupiah) 70,283 miliar untuk KPU. Sedangkan untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Pawaslu) Surabaya Rp 5,29 miliar.

“Saat pendaftaran Haries, itu hanya ditunggu sampai pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat (WIB),” kata Masduki. “Sementara pada saat pendaftaran paslon Rasiyo-Abror, ditunggu sampai beberapa hari,” tambahnya. “Padahal berkas yang diserahkan sebenarnya berstatus sama yakni tidak bisa diteruskan,” paparnya.

“Karena peristiwa ini sangat erat dengan dengan penggunaan dana APBD, maka kami minta agar BPK segera turun untuk mengusut penggunaan dananya,” ungkapnya.

“Jangan sampai masa perpanjangan perbaikan hanya digunakan sebagai modus untuk penyerapan anggaran,” pungkasnya.