Sesuai SE Mendagri

Herlina Harsono Nyoto

Herlina Harsono Nyoto

Surabaya – Perjuangan dari kalangan legislatif supaya dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) bisa disalurkan pada masyarakat membuahkan hasil pahit.

Dengan keluarnya Surat Edaran Menteri dalam Negeri (SE Mendagri) nomor 900/4627/SJ tanggal 18/08/2015. Dipastikan hanya kelompok masyarakat maupun organisasi yang berbadan hukum yang bisa mendapat dana hibah sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014.

“Memang keputusannya sudah final, yang tidak berbadan hukum tidak bisa mendapat hibah Jasmas,” kata Herlina Harsono Njoto Ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Sementara ini memang belum ada aturan yang bisa digunakan untuk mengakomodasi kelompok msyarakat tanpa badan hukum seperti tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW),” terangnya.

“Mekanisme Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) mungkin bisa tapi belum tahu mekanismenya bagaiman,” paparnya.