Dewan Akan Panggil KPU

pilkadaSurabaya – Tertundanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) Surabaya membuat kalangan legislatif surabaya angkat bicara. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya sampai sekarang belum menghasilkan hasil yang jelas.

“Kami akan minta pertanggungjawaban anggaran yang dipakai,” kata Armuji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. “Penggunaan dan rinciannya kita minta,” tambahnya.

Masih kata Armuji, sejak dibuka pendaftaran Calon Walikota (Cawali) dan Wakil Walikota (Wawali) sebanyak 2 kali, ternyata hasilnya tetap calon tunggal. Bahkan kini KPU akan membuka pendaftaran untuk ketiga kalinya.

Armuji menambahkan, keputusan KPU Surabaya sangat gegabah dan tidak objektif terhadap pasangan calon (paslon) yakni Dhimam Abror. Padahal untuk kasus yang sama tepatnya di Samarinda diloloskan.

“Ini ada unsur pembiaran, kalau bertindak transparan, mestinya mengingatkan sebelum ada keputusan,” ungkapnya. “Tapi ini dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak ada iktikad baik dari KPU,” ujarnya.

Adi Sutarwijono merupakan Wakil Ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) DPRD Surabaya menyatakan prihatin dan menyesalkan tindakan KPU. Adi menyampaikan bahwa hal tersebut sama dengan menyandera hak pilih 2,3 juta penduduk Surabaya.

“Lantas apa hasil yang diberikan KPU terhadap penggunaan anggaran yang telah dipakai, karena tidak pernah ada agenda gagal “ilkada,” tanyanya.

“Komisi A mencermati dan segera memanggil KPU dan Panwaslu untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp (rupiah) 70,3 miliar untuk KPU Sedankan Rp 5 miliar untuk Panwaslu,” jelasnya.