Sesama Anggota Dewan Ribut

Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan

Surabaya – Komisi C Bidang Pembnagunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta pada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengkaji ulang keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) di kawasan Pegirikan.

Disatu sisi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya juga memberikan rekomendasi bahwa RPH Pegirikan memang perlu pengkajian mendalam.

“Keberadaan RPH tersebut sebenarnya hanya untuk mengeliminir penyembelihan liar, namun disisi lain Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) RPH ternyata tidak mampu mengontrol peredaran daging di seluruh Surabaya, jadi tidak banyak manfaatnya,” kata Syaifuddin Zuhri Ketua Komisi C.

Masih kata Syaifuddin, Walikota perlu melihat lagi secara mendalam keberadaan RPH. Apalagi kontribusi pendapatan RPH hanya sebesar Rp (rupiah) 65 juta setiap tahunnya.

Pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 55 tahun 1988 kewajiban RPH hanya memberikan kelayakan daging untuk dikonsumsi.

“Jadi keberadaan RPH Pegirikan ini hanya sekedar ada, tapi tidak mengetahui kebutuhan daging secara menyeluruh di surabaya, saya sependapat dengan LH dan Bappeko, agar RPH tidak dipertahankan,” tandasnya.

“Satu-satunya wisata di surabaya adalah Ampel, disana baunya sudah tidak bisa lagi ditolelir, kebersihannya dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Ipal) harus diperhatikan, baik Pegirikan dan Kedurus. Agar dikaji kembali keberadaannya,” tandas Bukhori Imron Wakil Ketua Komisi C.

“Ini harus dipikir masak-masak, kalau bau, ya, harus dicarikan solusinya,” papar Achmad Suyanto anggota Komisi C.

“Ibarat ada tikus dalam lumbung, ya, tikusnya yang dicari, bukan lumbungnya yang dibakar, jika bau itu yang jadi masalah, ya, bau itu yang dicarikan solusinya bukan RPH-nya yang kemudian dipindah,” tandas Moch Machmud anggota Komisi C.

Menurut Machmud, dalam Undnag-Undang (UU) nomor 04 tahun 2014 sebenarnya disebutkan secara jelas soal keberadaan RPH untuk setiap Kabupaten atau Kota. Jika di surabaya tidak memiliki rumah potong hewan sama dengan melanggar UU.

“Undang-undangnya jelas, jadi tinggal mengikuti saja, kalau soal potong babi tinggal mindah saja, yang lainnya tidak ada masalah, saya tidak mau merekomendasi kalau itu dipindah,” tambahnya.

Informasi yang berkembang, kukuhnya beberapa anggota Komisi C soal pemindahan RPH Pegirikan. Disebabkan adanya pesanan dari salah satu pengembang. Bangunan RPH Pegirikan tersbeut akan didirikan bangunan hotel.