Warga Tagih Janji Pemkot

Warga EKs Dolly Mengadu Ke Dewan

Warga EKs Dolly Mengadu Ke Dewan

Surabaya – Perwakilan warga terdampak penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Kali ini mereka menagih janji Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang hingga sekarang belum direalisasikan.

Bambang Sumitro salah seorang warga menuturkan, sebelum Dplly dan jarak ditutup, dalam sosialisasinya Pemkot merencanakan sejumlah program untuk mensejahterakan warga terdampak.

“Jangankan untuk membayara listrik dan air, untuk uang saku anak sekolah saja banyak warga yang kesulitan,” tambahnya. “Akhirnya banyak warga yang harus menjual barang berharga yang mereka miliki,” ungkap Bambang.

“Kita ingin anggota dewan mencarikan solusi bagi kita, kalau perlu inspeksi mendadak (sidak) langsung untuk melihat dan berkomunikasi dengan warga terdampak yang ada di sana,” paparnya.

Sumarsono merupakan salah satu perwakilan warga terdampak mengaku salah satu alternatif untuk menghidupkan ekonomi warga terdampak sebenarnay dapat dilakukan dengan membuat rumah musik. Sayangnya, rencana tersebut juga terkesan di persulit oleh dinas terkait.

“Saya tidak tahu kenapa tidak boleh, sebenarnya dinas terkait menerapkan standar ganda untuk kawasan Dolly, jika yang lain boleh, kenapa dolly tidak,” tanyanya.

Menanggapi keluhan dari warga, Ketua Komisi D (pendidikan dan kesra) Agustin Poliana menyesalkan dengan belum tergarapnya bekas kawasan lokalisasi. Padahal deklarasi penutupan yang dilakukan pemerintah kota sudah berlangsung 7 bulan yang lalu.

‚ÄúMestinya setelah deklarasi program yang dijanjikan langsung dijalankan, kalau seperti sekarang, kasihan warganya, jangan-jangan Pemkot memang sengaja untuk menyingkirkan warga yang tinggal di sekitar Dolly secara halus,” terang Agustin Poliana Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Reni Astuti angota Komisi D mengingatkan agar bekas Lokalisasi Dolly dan Jarak menjadi prioritas pemerintah kota. Mengingat deklarasi yang dilakukan pemkot beberapa bulan lalu itu, termasuk peristiwa fenomenal.

“Jika dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) setiap keluarahan mendapat Rp (rupiah) 1 miliar lebih, seharusnya wilayah dimana Dolly dan jarak berada mendapatkan prioritas anggaran yang jauh lebih besar,” jelasnya.