Desak Segera Koordinasi

Armuji

Armuji

Surabaya – Armuji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mendesak pada Dinas Bina Marga dan Pematusan (DBMPU) Surabaya segera melakukan koordinasi dengan Dinas PU Pengairan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Semua itu terkait keresahan warga Sukomanunggal yang terimbas longsor akibat pekerjaan box culvert di sungai Banyu Urip.

“Seperti ambles dan robohnya rumah warga, hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, apalagi sampai menelan korban jiwa,” kata Armuji.

“Selain itu proses ganti rugi asset warga kan masih banyak yang belum selesai, progresnya sampai mana, saya belum mendapatkan laporannya,” tambahnya.

“Namun menurut informasi yang saya terima, persoalan ganti rugi aset warga yang terkena dampak proyek box culvert ini sedang diusahakan Pemkot Surabaya selesai secepatnya, setidaknya pada akhir tahun ini,” ungkapnya.

Sukadar anggota komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, sedikitnya ada 50 rumah warga lagi yang bakal longsor.

“Ini butuh penanganan segera, supaya kejadian longsor tidak terjadi lagi. Kasihan warga kalau rumahnya sampai roboh,‚Äú paparnya.

Djoko Prasektyo merupakan tim ahli legislatif Surabaya menyampaikan, kelongsoran tersebut disebabkan oleh naiknya muka air tanah di saat musim penghujan.

Sehingga sheet pile (besi penahan dari kanal C) yang menahan tanggul sungai tidak kuat. Naiknya muka air tanah ini menambah beban dorong ke sheet pile.

Karena itu, sarannya perlu ada langkah untuk perkuatan tanggul atau tanah disamping sungai.

Banyak cara yang bisa dilakukan diantaranya dengan cara : Menambah kedalaman dan kekuatan Sheet Pile, melakukan injeksi semen ( semen grouting ) ke dalam tanah, dll. Perlu ada inspeksi dan evaluasi teknis area sepanjang sungai untuk mencegah longsor susulan.

Selain itu Armuji akan menyampaikan persoalan ini ke pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur, mengingat sungai banyu urip tersebut statusnya dibawah kewenangan Pemerintah Propinsi Jatim. “Mudah-mudahan segera mendapat respon dan penyelesaian dari propinsi,” jelas Armuji.