Penegak Hukum Pantau Dana Purabaya

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Perjanjian bagi hasil terminal Purabaya yang dilakukan secara “Siluman” hingga memunculkan prosentase 70 persen untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan 30 persen untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Dalam perjanjian tersebut tidak adanya perhitungan secara jelas serta mekanisme akurasinya.

Padahal untuk melepas dana antar pemerintah yang mencapai milyaran rupiah dan dikatakan tidak sedikit tentunya menggunakan perhitungan yang akurat sehingga tidak menimbulkan adanya kerugian negara.

Namun mekanisme perhitungan yang tidak transparan malah memunculkan permasalahan baru. Informasi yang berkembang, aparat penegak hukum mulai memantau perkembangan permasalahan bagi hasil pendapatan terminal Purabaya.