Armuji Minta Perjanjian Direvisi

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan revisi perjanjian kesepakatan terkait bagi hasil pada pendapatan terminal Purabaya. Hal tersebut, disebabkan karena pembagian hasil yang disepakati sangat merugikan Pemkot Surabaya.

“Meskipun Pemkot Surabaya pernah membahas dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo hingga 6 kali pertemuan,” kata Armuji ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Dan disepakati bagi hasil secara bruto 80 persen untuk Surabaya, dan 20 persen untuk sidoarjo,” tambahnya. “Namun hasil perundingan ditingkat legislatif ternyata berubah, dikarenakan anggota legislatif Sidoarjo menginginkan bruto 30 persen untuk sidoarjo,” terang Armuji.

Masih kata Armuji, hal ini dirasa sangat merugikan bagi Pemkot Surabaya. “Karena seluruh biaya operasional terminal Purabaya ditanggung oleh Surabaya,” ungkapnya.

“Sementara Sidoarjo hanya mendapatkan jatah lantaran posisi terminal yang secara geografis berada di wilayah Sidoarjo, meskipun lahan dan bangunan terminal Purabaya adalah milik Pemkot Surabaya, jika tidak, Pemkot Surabaya akan terus mengalami kerugian,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 2006 hingga tahun 2013, pendapatan terminal Purabaya, mengalami minus. Di tahun 2006 Surabaya minus sebesar Rp (rupiah) 408 juta. Sedangkan di tahun 2013, Pemkot Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp 381 juta.