Menguatkan Penyimpangan Bagi Hasil

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Permasalahan bagi hasil terminal purabaya malah memunculkan permasalahan baru. Kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tanpa dasar hukum yang jelas.

Fakta tersebut terkuak, bahwa kesepakatan tersebut ternyata tidak berpayung hukum. Padahal, kesepakatan antar Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo untuk melepas dana tersebut harusnya menggunakan perundangan yang berlaku.

Perlu diketahui, Pemkab Sidoarjo mendapatkan bagi hasil secara bruto antara Rp (rupiah) 5 miliar hingga Rp 6 miliar per tahun dari pendapatan terminal purabaya.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan yang disampaikan secara resmi oleh kedua pemerintahan.