Serapan Anggaran Dindik Tidak Maksimal

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (RAPBD TA) 2015 di Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Baktiono merupakan anggota Komisi D DPRD Surabaya menyampaikan, skala prioritas yang pertama adalah para bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Sejantunya Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) baik itu sekolah negeri dan swasta harus dibedakan,” tambahnya. “Yang diajukan sekitar Rp (rupiah) 1,7 miliar dari Dinas Pendidikan (Dindik),” ungkapnya.

“Anggaran pendidikan itu terbagi 3, yang dikelola murni oleh Dindik sendiri, Bagian Perlengkapan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) untuk sarana dan prasarana (sapras) sekolah,” paparnya.

Baktiono menambahkan, pada TA 2014 serapan angggaran untuk Dindik Surabaya belum maksimal. “Terutama pada pengadaan barang dan jasa, karena ada yang lelang, dan biasanya dibayar pada bulan 12,” jelasnya.

Perlu diketahui, serapan anggaran hampir seluruh dinas yang bermitra dengan Komisi D hanya mampu 70 persen dari total anggaran yang telah diberikan. Fakta tersebut membuktikan bawah pada kenyataannya kinerja dinas-dinas masih dibawah rata-rata dan patut dipertanyakan.