Eleman Mahasiswa Tolak UU Pilkada

Tolak UU Pilkada

Tolak UU Pilkada

Surabaya – Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang baru disahkan oleh legislasi pusat masih terus mengalir. Tidak hanya di tingkat pusat, di daerah juga ikut mengecam pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Puluhan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat (Gemuruduk) menuntut agar kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat.

UU Pilkada yang diresmikan beberapa hari lalu berpotensi memicu konflik diantara elit politik. Parahnya, rakyat menjadi korban dari kegaduhan politik yang kian meruncing.

“Jangan bunuh demokrasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” teriak Radi selaku orator.

Radi menambahkan, masyarakat yang seharusnya bisa menentukan pemimpin secara langsung tidak lagi leluasa mengambil pilihan sendiri.

Hak politik rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung yang sudah berlangsung sembilan tahun telah dirampas.

Radi menilai pemilihan kepala daerah melalui DPR merupakan langkah mundur dan kembali pada masa Orde Baru (Orba) yang otoriter. Sebab, DPR sebelumnya telah mengesahkan pemilihan secara langsung melalui UU nomor 32 tahun 2004.

Armuji Ketua DPRD Surabaya yang menemui massa aksi menyambut penolakan penerapan UU Pilkada. Menurutnya, perilaku elit politik saat ini tidak mengindahkan kepentingan masyarakat.

“Beberapa minggu lalu banyak kejadian aneh dilakukan elit politik, dimana mereka memutar balikkan hak masyarakat,” kata Armuji dihadapan massa aksi.

Armuji mengaku memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Namun begitu, dia meminta kepada seluruh komponen masyarakat agar tetap mengedepankan ketertiban dalam menyuarakan penolakan penerapan UU Pilkada tidak langsung.