Pemegang Kebijakan Tolak RUU Pilkada

Hak Rakyat Hilang

Hak Rakyat Hilang

Jakarta – Bupati bahkan juga Walikota seluruh Indonesia pada hari ini melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa (Rakornas LB).

Dalam Rakornas LB tersebut beberapa poin menyatakan penolakan dilakukannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung.

Seperti yang disampaikan Isran Noor Ketua Umum Asosiasi Pemerintaha Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan penolakan dari para bupati dan walikota sebagai bentuk representasi masyarakat di daerah. Masih kata Isran, mengembalikan mekanisme Pilkada ke parlemen adalah langkah kemunduran bagi bangsa.