Kerja Tidak Jelas, Anggota Dewan Makan Gaji Buta

Afgani Wardhana

Afgani Wardhana

Surabaya – Pasca ribut masalah ruangan dilanjut rebut jatah kursi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Kini muncul lagi permasalah yang tidak kalah memalukan. Sejumlah anggota legislatif Surabaya periode 2014-2019 selama 1 mingggu ini hanya bisa hadir, mengisi absen, duduk, dan kemudian pulang tanpa aktifitas yang berarti.

pertanggal 01/09/2014, anggota DPRD Surabaya ini ternyata sudah mulai menerima gaji, yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah menjadi hak anggota DPRD untuk menerimanya.

M Afghani Wardhana Sekretaris (Sek) DPRD Surabaya mengatakan, bahwa realisasi gaji anggota DPRD periode 2014 – 2019 tersebut tidak mengacu pada kinerja. Dengan demikian sudah bekerja atau belum seluruh anggota DPRD Surabaya bisa mendapatkan gajinya.

“Aturanya sudah jelas, sehingga kami siap bayarkan hak anggota DPRD Surabaya mulai hari ini,” tambahnya.

Masih kata Afghani, pihaknya tidak bisa menunda pemberian hak anggota DPRD Surabaya. Hanya saja, untuk waktu pengambilan gaji tersebut sepenuhnya diserahkan ke masing-masing anggota DPRD.

Mengenai komponen gaji anggota DPRD, tambah Afghani, terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan representasi.

Setiap anggota DPRD, diperkirakan mendapatkan gaji dari total komponen mencapai kisaran Rp (rupiah) 22 juta perbulan dan dipotong pajak penghasilan serta lainya sehingga gaji yang didapat mencapai sebesar Rp 18 juta.