Jadikan Generasi Kapitalis Atau Tindak “Pembengkok” Kebijakan

tutwuri handayaniportal nasional – Dugaan adanya pemanfaatan kebijakan yang dilakukan oleh beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bekerjasama dengan bank dan yang tidak bisa memberi dispensasi kepada calon mahasiswa tidak mampu, layak diselidiki oeh aparat penegak hukum.

Indikasi praktek jual beli bangku kuliah yang notabene milik calon mahasiswa tidak mampu dipastikan telah tumbuh subur. Sebut sistim penerimaan jalur bidik misi. Jika ditelusuri dengan benar, jalur ini telah dimanfaatkan sebagian orang berduit untuk memperoleh bangku kuliah di PTN bagi anaknya.

Cara yang dipakainya cukup unik. Orang yang tergolong mampu ini membeli rumah yang bisa dikategorikan miskin, dan menjadikan keluarganya seolah-olah miskin, untuk lolos tahap survey dan diterima sebagai calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri, Meski kasus ini bisa dikategorikan kecil kemungkinan terjadi, tetap harus ditindak lanjuti untuk program tepat sasaran.

dalam praktek jalur mandiri. Jalur ini didominasi oleh segala lapisan masyarakat, baik dari keluarga kaya maupun dari keluarga miskin. Setelah mengisi formulir kesanggupan bayar yang nilainya sudah ditentukan, dan lolos tes, calon mahasiswa diminta untuk melakukan pelunasan secara langsung dalam jangka waktu yang sesingkat singkatnya.

Jika calon mahasiswa tidak mampu melakukan pembayaran sesuai tanggal yang ditentukan, calon mahasiswa yang sudah lolos tes dan diterima di PTN itu, dianggap mengundurkan diri.

Yang menjadi pertanyaan, siapa yang duduk dibangku milik calon mahasiswa yang tidak mampu tersebut. tetap dibiarkan kosong atau dijual ke calon mahasiswa lain yang dianggap mampu?. Dipastikan dana pendidikan dari pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dipermainkan.

Pemerintah melalui sistim penerimaan calon mahasiswa baru yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri dengan sadar atau tidak telah membentuk generasi kapitalis, diluar pelaksanaan jalur bidik misi, dipastikan sistim “yang lemah dana harus disingkirkan” merupakan sistim “bermartabat rendah” yang dilakukan oleh oknum pejabat terikat meski sudah jelas pelaksanaan tersebut menentang UUD‚Äô45 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Bagi sebagian kecil, ada masyarakat yang menganggap 20jt rupiah hingga 50jt rupiah merupakan angka rendah. Namun bagi sebagian besar 10jt rupiah hingga 20jt rupiah merupakan angka yang sangat besar sekali.

Kebijakan tertinggi kembali ke pemerintah. Tetap jalankan sistim pendidikan yang sudah jelas merosot tajam jika dibanding dengan pendidikan dinegara lain, atau pindah/bebas tugaskan pembengkok kebijakan dengan mengarah kepelaksanaan metode kapitalis./*