Paripurna Memanas Saat Bahas APBDP

Moch Machmud

Moch Machmud

Surabaya – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya dengan agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) kembali diwarnai hujan intrupsi.

Tidak jauh berbeda dengan paripurna sebelumnya, sebagian besar anggota dewan kembali mempersoalkan mepetnya waktu pembahasan APBDP Tahun Anggaran (TA) 2014 dan APBD TA 2015.

“Agenda pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan APBD 2015 sangat mepet, itu yang membuat saya keberatan ditingkat komisi,” Adi Sutarwijono anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) juga angota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP).

Masih kata Adi, terkait keberatan pembahasan APBDP TA 2014 dan APBD TA 2015 sebenarnya komisinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Moch Machmud Ketua DPRD Surabaya pada hari Jumat.

“Kemarin pak Armuji selaku Wakil Ketua I ngomong suratnya belum dirapatkan dalam Rapat Pimpinan (Rapim), ini kan aneh,” sesalnya.

Padahal, jika mengacu pada pembahasan PAK dan APBD 2015 antara Komisi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bisa dilangsungkan dalam waktu 1 hari.

Mestinya surat yang dikirimkan oleh fraksinya tidak menunggu waktu lama untuk segera ditindaklanjuti. Mengingat jarak ruang ketua dengan fraksi hanya antara lantai satu dan dua.

“Kalau sampai menunggu 1 minggu berarti kan aneh,” herannya.

Selain menyoroti masalah rencana pembahasan APBDP dan APBD 2014, Awi juga menyoal batas kuorum dalam sidang rapat paripurna. Menurutnya, mengacu pada risalah yang dimiliki Sekretaris Dewan (Sekwan) jumlah anggota dewan yang tercatat tetap 50 orang.

Itu artinya, batas kuorum dalam rapat paripurna harus dihadiri minimal 34 anggota dewan bukan 33. Sebab, jika batas kuorum yang ditetapkan 33 maka jumlah anggota dewan di Surabaya hanya 49 orang. Padahal hingga sekarang, baik gubernur maupun Kemendagri tidak pernah merubah jumlah anggota DPRD Surabaya.

Menanggapi kritikan yang disampaikan Adi Sutarwijono, Mochammad Machmud yang kebetulan memimpin rapat paripurna kali ini langsung meresponnya. Ia menjelaskan, pihaknya tidak bisa langsung memproses surat dari FPDI-P karena waktu itu masih libur panjang lebaran.

“Jumat kan masih libur panjang, apalagi, waktu itu juga banyak surat yang masuk, tapi surat tersebut sudah saya disposisikan ke Badan Musyawarah (Banmus),” jelas Machmud.

Machmud menegaskan, surat yang dikirimkan PDIP baru ia terima. Legislator dari Partai Demokrat (FPD) itu balik mempermasalahkan Adi Sutarwijono, yang melakukan intrupsi namun belum membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir rapat paripurna.

Mendapat tudingan demikian dari Mochammad Machmud, Adi Sutarwijono langsung bereaksi. Dengan lantang Adi Sutarwijono mengaku memang sengaja tidak membubuhkan tanda tangan. Itu ia lakukan untuk menguji batas kuorum yang ditetapkan dalam rapat paripurna.

Agustin Poliana yang juga dari FPDIP secara tegas menuding Machmud sengaja mengganjal proses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk pengganti Whisnu Sakti Buana (WS).

“Jangan hanya karena ada beda pendapat terus anggota FPDI-P dikurangi satu,” tegasnya.

Tidak terima dengan tudingan tersebut, Machmud mengaku sudah memproses PAW pengganti Whisnu Sakti Buana sesuai prosedur yang berlaku. Bahkan dirinya juga sudah menerima jawaban yang diberikan Gubernur Jatim.

“Waktu itu, surat yang ada ke saya langsung diproses tidak pakai nginep, tidak ada saya sengaja menghilangkan anggota FPDI-P, sebab saya tidak ada urusan dengan itu,” pungkasnya.