SKPD Surabaya, Hanya Bisa Makan Gaji

Warga, PSK Serta Mucikari Dolly

Warga, PSK Serta Mucikari Dolly

Surabaya – Dengar pendapat antara warga Dolly dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Surabaya yang dimediasi Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya sempat memanas dan berakhir buntu.

Dari beberapa yang diundang dalam dengar pendapat, hanya Wiwiek Widjayanti Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Surabaya yang hadir.

“Bagaimana rapat yang penting ini bisa dilanjutkan, yang hadir hanya para wakil, paling-paling hanya bisa menjawab akan kami sampikan kepada pimpinan kami,” kata Masduki Toha anggota Komisi D.

“Padahal persoalan yang kami bahas adalah soal batas waktu yang disampaikan Walikota Surabaya terkait penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, tanggal 18/06/2014 besok itu,” ucap Masduki.

“Siapapun yang waras tentu sepakat dengan penutupan, hanya saja proses, substansi dan tahapannya harus dilalui dengan benar,” kata Fatkur Rohman anggota Komisi D.

Pernyataan keras Fatkhur spontan menuai tanggapan keras dari salah satu warga yang meminta untuk meralat kata-kata kasarnya dan sekaligus meminta maaf, karena dianggap tidak pantas diucapkan diruang rapat dewan.

“Apa maksud anda mengatakan seperti itu, tolong anda ralat, karena seakan menganggap bahwa kami semua yang datang ini adalah orang-orang yang tidak waras, dan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota dewan seperti anda,” ungkap Salah seorang warga.

“Mereka semua ini tidak menghargai undangan dewan dan kami sebagai rakyat yang sedang membutuhkannya, saya minta kepada dewan untuk memberikan peringatan atau sangsi,” kata Saputra.

“Jangan hanya bisa menerima gaji saja, tetapi pada saat dituntut pelayanannya terhadap warga malah menghilang,” ketusnya.