KPU Tidak Umumkan HPS HP Ke Masyarakat

KPU

KPU

Surabaya – Kurang dari 2 bulan, pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) tanggal 09/07/2014 bakal digelar. Tentunya, hal ini juga terkait jumlah pemilih pada pesta demokrasi tersebut.

Jumlahnya sudah pasti akan berubah dari pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) tanggal 09/04/2014 lalu. Sebab jumlahnya bertambah karena ada pemilih pemula, bisa tetap atau justru berkurang karena ada yang meninggal dunia.

Sejak beberapa minggu lalu, pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan, sudah mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilpres 2014 mendatang.

Bahkan saat ini, tahapan Pilpres sudah memasuki tahapan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP).

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 04 tahun 2014, DPS HP dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 26/05/2014.

Agar masyarakat bisa mengetahui apakah dirinya, saudaranya, tetangga atau yang mereka kenal, sudah masuk DPS HP atau tidak.

Sebelum itu, harusnya tanggal 13 hingga 19/05/2014, DPS HP itu sudah diumumkan ke masyarakat. Nyatanya masih banyak masyarakat yang tak mengetahui tentang hal tersebut.

Artinya ada mekanisme pemutakhiran data yang tidak berjalan. seperti di kawasan Tambaksari Surabaya dan Tropodo Sidoarjo, masih banyak DPS HP yang tidak diumumkan.

Dengan demikian proses tanggapan masyarakat tidak berjalan. Sebab, masyarakat sendiri tidak tahu kalau sudah ada pengumuman DPS HP.

Seperti yang terjadi di Sidoarjo, KPU sampai hari ini belum memberikan mandat ke bawahannya untuk membentuk Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

Padahal sudah jelas tertera pada Lampiran Peraturan KPU nomor 04 tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Pada item 5 tentang pembentukan badan penyelenggara Pemilu Adhoc. Itu terdiri dari (a) PPK, PPS dan PPSLN, (b) KPPS dan KPPSLN dan (c) Pantarlih dan Pantarih LN, yang dijadwalkan pada 10 April ‚Äď 30 Agustus 2014.

“Sekarang yang jadi pertanyaan besar adalah siapa yang memutakhirkan DPS menjadi DPS HP, selain itu, bagaimana masyarakat menanggapi DPS HP,” kata Dni Purnawansyah pemerhati Pemilu.

“Sementara DPS HP itu tidak ditempel atau diumumkan di wilayah setempat, lantas apa kerja KPU selama ini untuk mendapatkan pemilih pada Pilpres 2014,” tambahnya.

“Padahal tahapan atau mekanisme itu sudah sangat jelas diamanatkan dalam Peraturan KPU RI nomor 04 tahun 2014, apakah KPU hanya duduk santai dengan menyulap jumlah pemilihnya,” ungkap Dini.

Dini juga menyinggung sangat tidak logis jika yang memutakhirkan data itu hanya pada PPS dengan jumlah anggota 3 orang. Padahal jumlah pemilih bisa mencapai rbuan bahkan ratusan ribu untuk suatu daerah.

Apalag waktu yang disediakan untuk memutakhirkan data hanya beberapa hari. Jangan sampai data pemilih untuk Pilpres adalah data fiktif yang jelas-jelas akan merusak suasana pesta demokrasi besar di Indonesia ini.