Dewan Minta Transparansi Dana 1,2 miliar Dari Unilever

Unilever

Unilever

Surabaya – Mencabut gugatan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait rusaknya tanaman hias serta adanya kucuran dana senilai Rp (rupiah) 1,2 miliar dari PT Unilever berbuntut panjang.

Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta agar Pemkot Surabaya bersikap transparan dengan kronologis kejadiannya karena menyangkut harga diri seorang Walikota dan nama baik kota Surabaya.

Karena sejumlah tanaman di area taman kota telah rusak parah, berhasil menyedot perhatian khalayak termasuk insan media cetak dan eletronika baik local maupun nasional, karena berbuntut ke ranah hukum.

Namun balakangan Risma Walikota bahkan terlontar pernyatan yang mengesankan berniat akan mencabut gugatannya dengan alasan yang remeh yakni merasa kasihan karena PT Unilever telah menjadi korban percobaan pemerasan sejumlah oknum yang mengatas namakan Pemkot Surabaya.

Hal inilah yang membuat komisi C memanggil beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk dimintai penjelasan terkait kejadian di taman bungkul hingga alasan kemarahan Risma ternyata luntur setelah menerima dana penggantian Rp 1,2 miliar.

“Saya hanya ingin tahu kebenaran soal statement bu Risma yang meminta dana patungan senilai Rp 25 juta dari beberapa kepala SKPD untuk partisipasi perbaikan tanaman yang rusak,” tanya Adi Sutarwijono anggoa Komisi C.

“Kalau benar, ini merupakan yang pertama terjadi karena dasar hukumnya tidak jelas jika dikaitkan dengan pengelolaan Pemerintahan Daerah (Pemda), dan lagi, uang darimana yang akan anda berikan, sudah diganti masih minta lagi ke anda,” Tanya Adi Lagi yang dibenarkan oleh Musdiq Ali Suhudi sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Surabaya.

“Kami tidak pernah merasa mendapat perintah itu dan tidak melakukan hal itu, tolong hal itu tidak lagi menjadi pokok bahasan diruang rapat kali ini, karena kami khawatir akan menjadi bahan baru dipemberitaan media masa,” kata Eddi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Surabaya.

“Lebih bahik hal itu di kupas pada pertemuan berikutnya setelah semuanya kepala SKPD dan bagian hukum hadir,” pintanya.

“Saya hanya minta cantolan aturan yang jelas terkait perijinan acara-acara seperti walls day kemarin itu, karena saya mencurigai jika sebelumnya juga telah terjadi kejadian yang sama hanya saja tidak menjadi persoalan, yakni acaranya terselenggara tetapi ijinnnya tidak jelas, jangan-jangan ada tindakan Pungutan Liar (pungli) didalamnya,” ungkap Reni anggota Komisi C.

Dalam akhir rapat dengar pendapat meminta agar PT Unilever meminta maaf melalui sejumlah media massa, meminta keterangan dari bagian hukum terkait kelanjutan gugatan hukum Pemkot Surabaya kepada PT Unilever sebagai pihak terlapor.

Menghitung secara cermat soal kerugian pengrusakan tanaman di area taman kota baik materiil maupun inmateriil dengan melibatkan lembaga independen dan meningkatkan system pengaman di area taman bungkul yang telah menjadi ikon kota Surabaya di tingkat internasional.