Minat Penerbitan Obligasi Menurun

Ronald T Andi Kasim

Ronald T Andi Kasim

Bandung – Pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini menahan minat korporasi untuk mencari dana lewat penerbitan obligasi di pasar modal, terlebih sambil menunggu kepastian pemerintah baru. Perusahaan pemeringkat PT Pefindo mendorong pemerintah daerah baik di tingkat I maupun II untuk masuk pasar modal dengan menerbitkan obligasi daerah karena permintaannya cukup bagus,”Obligasi yang diterbitkan hingga Mei 2014 ini masih sangat minim,”kata Dirut PT Pefindo Ronalda T Andi Kasim di Bandung, Minggu lalu.

Menurut dia, tahun politik masih menjadi kekhawatiran para investor dengan lebih mengambil sikap wait and see sambil menunggu situasi yang lebih pasti, khususnya kebelanjutan siapa yang akan memimpin pemerintahan di Indonesia lima tahun ke depan. Alhasil, pasar obligasi saat ini dinilai tidak sebaik tahun lalu. Posisi hasil pemilihan anggota legislatif yang boleh dibilang cukup merata antar kontestan pemilu menyebabkan periode menunggu kepastian dari investor semakain panjang. “Investor ingin menunggu hasil pemilihan presiden. Tapi, kami yakin siapapun pemenang pilpres mendatang, penerbitan obligasi kembali akan marak,”ujarnya.

Data Pefindo mencatat hingga awal Mei 2014 total obligasi yang diterbitkan mencapai Rp 8,99 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 2,65 triliun, atau sekitar 29%, pemeringkatan penerbitan obligasi memanfaatkan jasa PT Pefindo. Pefindo juga mencatat sebanyak 17 perusahaan dengan total nilai obligasi Rp 15,3 triliun siap masuk ke pasar modal menunggu hasil pemilu. “Mereka siap masuk setelah pemilu menghasilkan pemenang,” kata Ronald.

Sementara sebanyak 11 perusahaan sengaja menunda pemerbitan obligasi melihat perkembangan politik pasca pilpres. Tercatat total obligasi yang penerbitannya ditunda mencapai Rp 3,5 triliun. Kendati demikian, Ronald menyakini, meski penerbitan obligasi cukup marak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, potensi untuk terus berkembang masih cukup besar. “Rasio penerbitan obligasi dibanding GNP di Indonesia masih sangat kecil, bandingkan dengan Malayia yang telah mencapai 20%. Jadi potensi untuk berkembang masih sangat besar,”ungkapnya.

Secara khusus Ronald mengajak pemerintah daerah untuk memikirkan pencarian dana lewat pasar modal dengan menerbitkan obligasi daerah. “Dari hasil peringkatan yang dilakukan Pefindo, beberapa daerah sudah layak menjadikan obligasi sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan di daerahnya,” katanya.

Dia menyebutkan beberapa propinsi seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Kodya Surabaya, Balikpapan dan beberapa kota lainnya sudah layak untuk mencari dana lewat pasar modal. “Memang untuk sampai bisa sampai ke penerbitan obligasi, harus dilihat kemampuan keuangan daerah, dan tentunya harus mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Menteri Keuangan,” ucap Ronald.

Jadi, persetujuan untuk menebitkan obligasi bukan semata-mata dilihat dari kemampuan keuangan pemda, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia (SDM), dan persetujuan DPRD dan menteri keuangan. “Yang pasti, dana obligasi hanya boleh digunakan untuk pembangunan proyek yang bisa menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga dan pokok obligasi, bukan untuk fasilitas umum yang tidak menghasilkan pendapatan. Ini untuk menjaga kemampuan keuangan pemda yang bersangkutan,” papar Ronald.

Kepala Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida pernah bilang, peluang pemerintah daerah (Pemda) menerbitkan obligasi untuk mendanai infrastruktur terbuka lebar. Hanya saja, dirinya mengakui, saat ini masih terkendala banyak faktor prospektus. Bila pemda akan melakukannya perlu penilaian dari profesi penunjang pasar modal. Mereka adalah akuntan untuk laporan keuangan tahunan, serta pendapat hukum oleh penasehat hukum.

Hal ini sesuai dengan kebijakan OJK, yang mewajibkan prospektus harus secara resmi terdaftar di OJK. Namun Nur menyayangkan hingga saat ini belum ada laporan keuangan Pemda yang diaudit BPK. Nurhaida mengatakan, surat utang negara yang nantinya diterbitkan di Pemda untuk proyek tertentu, seperti proyek dari pemerintah pusat. Sebab, proyek tersebut yang menggunakan dana surat utang dan return dari proyek tersebut juga untuk membayar kupon. Demikian juga untuk membayar surat utang saat jatuh tempo nantinya. “Memang betul pada saat default (surat utang) itu memang jatuhnya ke APBD dan dalam hal ini juga larinya ke APBN,” tuturnya./*