Komisi D Marah Dan Meminta Dana Dikembalikan

BPJSSurabaya – Permasalahan layanan kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat ternyata masih menyisahkan permasalah tersendiri dikalangan masyarakat luas.

Fakta itu terkuak dalam dengar pendapat di Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Ahmad Aries warga surabaya yang istrinya akan melahirkan mengaku bingung. Setelah mendapat kartu Badan Kesejateraan Jaminan Sosial (BPJS) ternyata mendapat perlakukan yang kurang menyenangkan.

“Tanggal 12/03/2014 saya bersama istri yang akan melahirkan datang ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Mojo,” kata Aries. “Saya punya kartu BPJS atas nama sitri saya,” tambahnya.

“Oleh bidan Puskesmas saya diarahkan ke bidan swasta, setelah melahirkan saya malah dimintai uang melahirkan, padahal saya punya kartu BPJS,” terangnya. “Ketika saya kembali ke Puskesmas malah dikatakan, relakan saja uang tersebut, yang penting bayinya selamat,” kata Aris menirukan perkataan bidan Puskesmas Mojo.

Nurul Kepala Puskesmas Mojo mengaku tidak mengetahui, permasalahan tersebut. Bahkan mobil ambulan ada di Puskesmas tetapi menunggu perintah dirinya, sombongnya.

Wahyu Dyah Unit Manager Pelayanan Prima BPJS Cabang Surabaya, SIdoarjo, Gresik menerangkan, semua yang memiliki kartu PBJS harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

“Pemegang kartu BPJS harus terdata di jejaringnya, berdasar domisili, untuk beobat harus melalui poli ataupu puskesmas,” tambahnya. “Apabila tidak bisa ditangani maka akan dikeluarkan rujukan ke Rumah Sakit (RS),” tambahnya.

Masih kata Dyah, untuk dana berobat sama sekali tidak dibatasi serta untuk semua jenis penyakit. Ketika disinggung tentang kerapnya pasien membeli obat sendiri oleh Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya.

“Mengenai obat, pasien tidak diperkenankan membeli obat karena sudah ada semuanya, kalau ada hal semacam itu segera laporkan ke kami,” tegasnya.

Masduki Toha yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya meminta dana yang dikeluarkan Aries sebesar Rp (rupiah) 750 ribu untuk segera dikembalikan. Semua itu dikarenakan adanya kesalahan yang diarahkan oleh pihak bidan Puskesmas.

Baktiono marah-marah pada Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan (DInkes) Surabaya untuk memberikan sanksi kepada mereka. “Ini sama saja tidak mendukung program pemerintah,” geramnya.