Digaji 2,280 Miliar, Kerja Legislatif Hanya 2 Hari

uangSurabaya – Pantas saja jika para elit Partai Politik (Parpol) berebut mencalonkan dirinya menjadi anggota legsilatif dan berbagai cara pun dilakukan supaya bisa duduk dikursi legislatif.

Semua itu terkuat karena gaji legislatif mencapai Rp (rupiah) 38 juta setiap bulannya. Dengan pendapatan yang begitu besar, faktanya mereka hanya 2 hari dalam 1 minggu berada di gedung Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Mereka hanya masuk pada hari Senin dan hari Jumat saja, sedangkan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis dibuat agenda kunjuangan kerja (kunker). Akibatnya banyak warga surabaya sering mengeluh saat hendak mengaduhkan permasalah yang terjadi namum mereka tidak ada diruangan.

Berikut ini adalah gaji pokok anggota legislatif Rp 5 juta, tunjangan biaya operasional (BOP) Rp 6 juta, tunjangan rumah sekitar Rp 11 juta yang dibayar tiap bulan. Jadi totalnya setiap anggota dewan mendapatkan Rp 22 juta.

Ternyata masih ada yang lain, diantaranya ada tambah pesangon dari kunker yang tiap minggunya Rp 8 juta, dipotong biaya akomodasi masih tersisa sekitar Rp 4 juta, jika setiap minggunya melakukan kunker amakan perbulannya dapat mengumpulkan dana Rp 16 juta.

“Kalau ditotal semuanya dari gaji, tunjangan serta ongkos kunker tiap bulannya Rp 38 juta perbulan,” kata salah seorang yang tidak mau disebutkan namanya.

Jika dikalikan setahun maka setiap tahunnya uang rakyat untuk membayar gaji legislatif Surabaya sebesar Rp 456 juta. Bila dikalikan dengan masa jabatan anggota dewan selama 5 tahun maka setiap anggota dapat mengumpulan uang dari pajak rakyat sebesar Rp 2,280 miliar.

“Itu hanya anggota-nya kalau unsur pimpinan dari Ketua, wakil DPRD serta ketua komisi serta wakilnya tentunya lebih dari itu dan belum lagi kebanyakkan anggota dewan mendapatkan jatah proyek berbentuk Penunjukan Langsung (PL) serta oder lainnya dengan memanfaatkan jabatannya,” ungkap mantan anggota DPRD.

Dengan gaji yang begitu besar tapi banyak anggota dewan tidak dapat menjalankan 3 peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Bahkan beberapa para wakil rakyat di DPRD Surabaya hanya datang mengantor untuk formalitas saja mengikuti agenda rapat namum hanya duduk manis, diam tidak mampu berperan banyak.

Seperti beberapa anggota DPRD Surabaya datang kekantor hanya diam saja dari Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Luthfyah (Partai Gerindra). Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Kartika Damayanti Pratiwi (Partai Demokrat), Maslan Manzur (PKB), Teguh (Partai Demokrat). Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Ernawati (Partai Demokrat), Syaiful Bahri (PPP), Musrifa (PKB). Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ninuk Irmawati Siwi  pertami(Demokrat), Ine listiyani (Demokrat), Soebiantoro (Demokrat), Fatkur Rohman.

“Sangat disayangkan sebagai wakil rakyat tidak mampu melakukan tiga fungsinya, apa lagi peran legislasi DPRD Surabaya kinerjannya sangat diragukan karena mandulnya para anggota dewan yang tidak mampu membuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatifnya, melainkan kebanyakan insiatif dari eksekutif, hal ini menunjukan banyak wakil rakyat menjadi angka ikut aja,” kata Umar Salahudin Direktur Parlemen Ward Jawa Timur.

“Dalam menggodok anggaran banyak wakil rakyat karena kemampuannya terbatas, mereka tidak dapat memperjuangkan anggaran yang bersentuhan untuk rakyat, namum beda lagi jika terkait dengan anggaran reses atau kunker cukup besar,” tambahnya.

“Padahal itu uang rakyat dan ini tidak diperbolehkan, dana reses digunakan untuk kampanye saat menjelang pemilu,” pungkasnya.