PDIP Langgar Aturan KPU Untuk Capres Jokowi

panwasluSurabaya РPanitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya  akan melakukan penertiban baliho Joko Widodo (Jokowi) Calon Presiden (Capres) akhir pekan ini.

Rupanya ditanggapi dingin oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC PDIP) Surabaya. Pasalnya panwas dinilai tidak berpedoman pada Perautran Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 50 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kampanye.

Wahyu Hariyadi Ketua Panwaslu Surabaya mengatakan, akan melakukan penertiban baliho Capres Jokowi yang tersebar di sudut kota pahlawan.

“Saat ini masa Pemilihan Legislatif (Pileg) belum (Pilpres), serta balihonya juga melanggar zona yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya,” katanya.

“Coblos Mocong Putih antarkan Jokowi Jadi Presiden,” hal tersebut dinilai oleh panwas tidak diperbolehkan dan melanggar aturan. “Kalau hanya foto Jokowi aja tidak apa ‚Äď apa ini ada himbuhan untuk mencoblos salah satu partai,” tambahnya.

Adi Sutarwijono Wakil Ketua (Waket) DPC PDIP Surabaya menyatakan, apa yang dilakukan oleh tidak berdasar serta tidak memiliki pedoman yang kuat yang telah diatur dalam PKPU nomor 50 tahun 2009.

Dimana didalam pasal 17 menjelaskan sebelum melakukan penertiban Panwas harus mengirim surat pemberitahuan atau rekomendasi terhadap partai.

“Hingga kini kita belum menerima surat dari Panwas, jika memang harus menertibkan yang harus gunakan aturan yang ada jangan seperti ini itu namanya tidak netral dan jangan menjadi kepetingan politik tertentu,” kata Adi.

“Yang namanya pemilu tidak bisa menghidari aspek kemerian dalam menyambut pesta demokrasi dan saya berharap panwaslu tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban,” ujarnya.

“Hal ini dapat dilihat oleh masyarakat Surabaya jika Panwaslu tidak netral dalam melakukan penertiban baliho terkesan adanya pesanan dari pihak tertentu untuk menertibkan baliho capres jokowi,” tegasnya.

“Waktu menertibkan baliho panwas sempat saya tanya mereka diminta oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan saat krocek Satpol PP menuding Panwas yang berwenang ini,” paparnya.

“Kan aneh ada apa Panwas tidak tegas dan terkesan adanya pesanan, hal ini terbukti dengan ketidak beranian Panwas menertipkan baliho yang menyudutkan PDIP,” pungkasnya.