Puluhan Koruptor Bersembunyi Dan Berlindung Di Dindik Surabaya

pendidikSurabaya – Perilaku yang patut bahkan perlu sekali diayomi oleh lembaga pendidikan dibawah kepemimpinan M Nuh. Puluhan pemegang kebijakan pada sektor pendidikan telah melakukan perampasan hak ratusan pendidik.

Bahkan hal tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya namun sama sekali tidak ada tanggapan. Dalam dengar pendapat di Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya,

Terungkap puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) telah melakukan perampasan hak para Guru Tidak Tetap (GTT). Ternyata gaji mereka tidak diberikan secara utuh berdasar Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2012 tentang Kesejahteraan Pegawai.

Informasi yang berkembang, gaji mereka dipotong padahal mereka seharusnya mendapatkan haknya sebesar Rp (rupiah) 2.2 juta, dan itu terjadi secara berulang-ulang.

Masduki Toha anggota Komisi D DPRD Surabaya marah-marah. “Jangan macam-macam main ancam, main pecat apalagi main potong gaji guru,” Masduki emosi. “Yang lapor ke saya tidak sedikit, bahkan ada yang sampai menangis,” tambahnya.

Masduki menambahkan, dari 500 GTT ada yang mengatakan kalau dirinya diancam akan dipecat kalau ada guru baru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Saya Yakin ujung-ujungnya nanti akan kolusi, saudara akan dimasukkan dan diajukan,” paparnya.

Baktiono ketua Komisi D DPRD Surabaya dengan suara tinggi meminta kejelasan dari Ansto T selaku Sekretaris (Sek) Dindik Surabaya terkait permasalahan ini.”Kami akan panggil,” singkat Aston. “Terus apa sanksinya,” tanya Baktiono lagi. “GTT itu seperti kita dan digaji dengan uang negara juga,” terang Aston yang memang bermuka dua.

Baktiono meminta agar uang yang dipotong oleh puluhan Kepsek dikembalikan tanpa kecuali. Hingga berita ini diturunkan dengar pendapat masih berlangsung.