Ada Apa Dengan Moch Machmud

simonSurabaya – Simon Lekatompessy ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya yang juga sebagai Wakil Ketua (Waket) Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) menceritakan kronologis terpilihnya Wisnu Sakti Buana (WS) sebagai Wakil Walikota (Wawali) Surabaya hingga proses pelantikannya.

Simon mengatakan, banyak kejanggalan yang terjadi terutama sikap Moch Machmud sebagai ketua DPRD Surabaya dan juga Pimpinan Badan Musyawarah (Banmus) yang merupakan alat kelengkapan dewan tertinggi dilingkungan DPRD Kota Surabaya.

“Secara politis, saya memang mencurigai Machmud, tetapi caba anda tanyakan kebenarannya ke yang bersangkutan, apakah benar seperti itu,” tambahnya.

Mash kata Simon, menghindarnya Moch Machmud menjadi pimpinan sidang rapat paripurna pemilihan Wawali dengan alasan bahwa kala itu adalah jadwal memimpin WS, disinyalir kuat berkaitan erat dengan ketidaksetujuannya kepada agenda rapat paripurna Panitia Pemilihan (Panlih) Wawali.

Sehingga dengan terpaksa WS menerima dan menjalankan tugas itu meski dirinya tercatat sebagai salah satu kandidat wawalikota Surabaya bersaing dengan Saifudin Zuhri ketua Fraksi Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP).

Karena kedua Wakil Ketua (Waket) lainnya (Ahmad Suyanto dan Muh Naim Ridwan) yang mestinya juga bisa menggantikan posisi Moch Machmud disinyalir menjadi bagian dari 4 fraksi yang kontra dengannya, dan terbukti tidak hadir dalam paripurna.

Meski tergelar, namun sidang paripurna tidak berjalan sebagaimana mestinya. Betapa tidak, sidang paripurna tidak bisa dimulai dan sempat beberapa kali di skors, bahkan penundaan skors molor hingga 2 hari lantaran jumlah anggota dewan yang hadir belum bisa memenuhi aturan kuorum yakni kuota ¬ĺ dari seluruh anggota dewan yang ada.

Merasa dipersulit, utusan FPDIP langsung menghadap Gubernur Jawa Timur (Gub Jatim) dan melaporkan kejadian yang berlangsung di rapat paripurna DPRD Surabaya. Rupanya usaha ini tidak sia-sia, karena beberapa jam kemudian mendapatkan jawaban bahwa sidang paripurna bisa digelar dengan aturan kuorum cukup ¬Ĺ plus satu anggota dewan. Tanpa melalui proses yang panjang akhirnya bisa menetapkan nama WS sebagai pemenang secara aklamasi.

“Setelah dewan mengirim surat hasil sidang paripurna soal pemilihan Wawali, saat itu juga Panlih mengirim surat protesnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetapi bodong karena tanpa kop dan alamat, yang bertanda tangan juga hanya Edi Budi Prabowo dan Sudirjo,” papar Simon.

Sayangnya protes Edi dan Sudirjo akhirnya kandas karena semua argumentasi dan penjelasan yang disampaikan ke Kemendagri mendapatkan jawaban bahwa seluruh proses pemilihan dan pelantikan WS sebagai Wawali adalah sah dan telah sesuai prosedur.

Simon juga mengaku sempat mendengar bahwa Moch Machmud sejak awal terkesan tidak menghendaki naiknya WS sebagai Wawali Surabaya mendampingi Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya.

Dan untuk menjalankan misi politiknya, Moch Machmud menggunakan Sudirjo untuk melakukan maneuver politik terkait penggagalan dengan imbalan jabatan sebagai sekretaris komisi C, dan Eddy Rusianto asal Partai Gerakan Idnoesia Raya (Gerindra) dengan posisi Ketua Badan Kehormatan (BK).

Dikatakan juga oleh Simon bahwa dirinya juga mendapat kabar bahwa beberapa jam sebelum rapat Banmus akan dimulai, M Mahmud sebagai ketua sekaligus pimpinan rapat sempat memberikan kabar kepada sejumlah anggota Banmus yang kontra WS untuk tidak hadir dengan alasan jumlah anggota tidak akan memenuhi kuorum. Karena dianggap satu visi dan misi, kabar dari M Mahmud diikuti sehingga sejumlah anggota Banmus kontra WS mengurungkan niatnya untuk hadir dalam rapat.

Ternyata anggota Banmus kontra WS mendapatkan kabar bahwa rapat Banmus tanggal 30/01/2014 telah memenuhi kuorum dan telah menetapkan jadwal pelantikan WS sebagai Wawali pada tanggal 06/02/2014.

“Kenapa undangan pemberitahuan soal paripurna pelantikan tanggal 06/02/2014 baru ditanda tangani dan diedarkan tanggal 04/02/2014 sore hari, terus beberapa hari sebelumnya pada ngapain aja, ada apa dengan ketua, sehingga hal ini mulai dipersoalkan kelompok lain karena dianggap tidak memberikan kesempatan untuk mengkaji apalagi memprotesnya,” singgungnya.

Menurut salah satu anggota Panlih yang tidak bersedia disebut namanya menceritakan bahwa saat masih diruang pertemuan Ditjen Otodan Depdagri, sempat terlontar kalimat permintaan dari anggota Panlih kontra WS agar Kemendagri melakukan penjelasan melalui konfransi pers ke sejumlah media, dan meminta agar menghadirkan Moch Machmud, karena dianggap sebagai satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi dilingkungan DPRD Surabaya.