Masyarakat Marginal Dilarang Sakit

marginalSurabaya – Masyarakat marginal tidak boleh sakit itulah pepatah yang diisyaratkan oleh beberapa Rumah Sakit (RS) di Indonesia, masyarakat marginal harus, kuat sehat sampai mati.

Ini dialami Anisa Aulia berumur 3 tahun, meski sudah diterima melakukan check up di Rumah Sakir Umum Daerah (RSUD) dr. Soetomo milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), belum bisa bernafas lega.

Pasalnya, RS tidak memberikan pelayanan sepenuhnya, Anak yang mengidap penyakit infeksi paru-paru ini dipaksa harus membeli obatnya sendiri.

“Hanya diberi obat puyer, obat yang dibutuhkan malah disuruh nebus sendiri,” kata Agus Subagyo ayah dari Anisa yang masuk kategori masyarakat tempat tinggal tidak tetap.

Agus menyampaikan, setelah sempat ditolak RSUD dr. Soetomo, dirinya diterima berobat di RSUD dr Soewandhi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Karena peralatan di RS tidak lengkap, akhirnya dirujuk ke RSUD dr. Soetomo. Tidak seperti sebelumnya, meski hanya berbekal surat keterangan dari Dinas Sosial (Dinsos), pihak rumah sakit sudah membuka tangan.

“Obat puyer harganya dibawah Rp (rupiah) 5 ribu yang ditanggung rumah sakit, yang diatas itu disuruh beli sendiri, padahal obat itu yang dibutuhkan,” tambahnya.

Agus menambahkan, obat yang harus dibeli sendiri dirasa sangat memberatkan juga mahal. Obat-obat itu adalah
cetspan syr s2 dd 1/2 cth obat paru-paru, sanadryl syr (sirup), dan imunas yang nilainya mencapai Rp 300 ribu.
Terpisah, Baktiono Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyampaikan apresiasi langkah RS yang sudah menerima pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) non kuota seperti Anisa Aulia.

Baktiono menerangkan, program Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan pasien Tempat Tinggal Tidak Tetap (T4) saat ini sudah beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

“BPJS sebagai pemberian kesehatan bagi warga tidak mampu dan biayanya ditanggung negara, termasuk biaya perawatan, RS, biaya dokter, biaya obat, full termasuk mereka yang masuk di ICU,” terangnya.

“Jadi kalau obat tidak ada, tidak masuk BPJS harus beli di luar itu kesalahan fatal dari pihak RS, kalau tidak ada obat harus minta pemerintah, ini dalam tanggungan negara,” pungkas Baktiono.