Risma Tidak Bernyali

pklSurabaya – Tudingan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terhadap Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya tidak mampu mengimplementasikan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima (Perda PKL) yang telah dibahas.

Sampai saat ini ternyata masih sedikit dari perkantoran dan perdagangan yang menyediakan lahan untuk PKL.

“Walikota melalui penegak Perda yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa hanya menggusur PKL, namun tidak punya taring untuk menegur pemilik Mall atau plaza untuk menyediakan areal PKL,” kata Baktiono Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya.

Masih kata Baktiono, kebijakkan Walikota pada penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2014 nanti lebih menguntungkan kepentingan pengusaha daripada membangun perekonomian rakyat.

Dengan membangun infrastruktur jalan untuk memberikan aset jalan menuju kalangan rumah elit atau apartemen saat pembisnis poperty sedang besar-besar membangun.  

 

“Para pebisnis poperty membangun besar-besaran mall atau plaza namun tidak menghiraukan Perda PKL, dimana diwajibkan para pengusaha mall menyediakan sentral PKL, untuk membantu pegawai yang berkerja di Mall bisa makan di sentral PKL area mall, sebab tidak mungkin pekerja setiap hari makan di faad court harganya cukup mahal,” paparnya.

 

Seharusnya Walikota tegas dengan memberikan teguran kepada mall-mall yang tidak taat Perda, jangan hanya tebar pesona terus meraih penghargaan yang hasilnya tidak dapat dinikmati rakyat secara langsung,” sindirnya.

Baktiono juga memberikan contoh di Tunjungan Plaza belum menyediakan area parkir sehingga para pedagang jualan dipinggirnya dan memakan jalan umum.

 

Arif salah seorang pedagang mengaku hingga sekarang belum tahu menahu adanya Perda PKL dimana para Mall dan Plaza harus menyediakan area untuk berdagang disana.