Saran Dewan Bangun Rusunami Bukan MBR

Rusunawa

Surabaya, portalnasional.co – Tidak sedikit masyarakat Surabaya belum memiliki rumah dan ingin tinggal di rumah susun (rusun) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Namun untuk bisa tinggal di rusun, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan sampai saat ini saja, masyarakat yang masuk dalam daftar tunggu mencapai 11 ribu keluarga.

Sementara itu, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengintruksikan mulai dari Lurah hingga Camat untuk melihat kembali kondisi penghuni rusun saat ini.

Terkait hal itu Eri menegaskan, bahwa yang mendiami rusun milik Pemkot Surabaya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menanggapi sikap Eri Wali Kota Surabaya, AH Thony Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya agar Pemkot Surabaya lebih berhati-hati.

‚ÄúMisalnya outsourcing,” kata Thony. “Mereka memang bukan MBR, tapi begitu keluar dari rusun, ekonominya balik MBR lagi,‚ÄĚ tambahnya.

Masih kata Thony, memang outsourcing di Pemkot Surabaya digaji sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) dan tidak bisa dikategorikan sebagai MBR. Namun sampai kini mereka ada yang belum mampu mencari tempat tinggal baru.

Solusi yang disampaikan Thony adalah, Pemkot Surabaya harus menyiapkan rumah susun milik sendiri (rusunami) bagi penghuni yang dianggap bukan MBR lagi.

Mengenai temuan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan tinggal di rusun, AH Thony memberikan apresiasi tentang keberanian sikap dari Pemkot Surabaya. ‚ÄúKalau PNS tidak bisa ditawar,” tegasnya.