Swakelola Mamin Disbudpar Jatim Ada Dugaan Disimpangkan ?

Kantor Disbudpar Prov Jatim

Jawa Timur, PORTAL NASIONAL – Paket belanja mamin (makanan dan minuman) selama 2 tahun, anggaran 2020 dan 2021, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Jatim diduga ada penyimpangan.

Anggaran sekitar Rp 756 juta pagu mamin yang dianggarkan Disbudpar Jatim pada dua periode (2020 dan 2021) sedikitnya ada dua aspek penting yang layak dikritisi, yakni, metode pengadaan dan transparansi anggaran.

Dengan metode swakelola tipe 1, Disbudpar Pemprov Jatim diduga melakukan dugaan penyimpangan.

Sebagaimana Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah) nomer 8/2018 tentang pedoman swakelola, dimana pada bab ketentuan umum pasal 1 ayat 2 ditegaskan, yang dimaksud swakelola adalah cara memperoleh barang dengan cara dikerjakan sendiri oleh KLPD (Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah).

Sedang yang dimaksud dengan swakelola tipe 1, adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, serta di awasi oleh KLPD sebagai penanggungjawab anggaran.

LSM FMPK (Forum Masyarakat Peduli Kota) Jatim memastikan bahwa puluhan paket swakelola tipe 1 pada belanja mamin Disbudpar Jatim yang menembus pagu hingga Rp 756 juta tersebut salah dan berpotensi menabrak kontruksi hukum positif.

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, pasti ada sanksinya. Soal apakah bersifat administrasi atau pidana, itu bergantung pada pemenuhan unsur kejahatan. Yang pasti, sejauh ini rujukan swakelola Pemerintah ya hanya itu (Peraturan LKPP 8/2018, red). Kecuali ada rujukan lain, ya silahkan saja,” ungkap pihak FMPK.

“Apa mungkin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertindak selaku juru masak? Karena swakelola tipe 1 kan harus dikerjakan sendiri oleh dinas? Kalau pun mungkin, itu jelas menyalahi tupoksi kedinasan, karena pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak ada bidang tugas urusan masak memasak. Saya tidak tahu, ini bentuk kesalahan yang disengaja dalam rangka kepentingan tertentu, atau bagaimana?” tanya pihak FMPK.

Dari sekian aspek dan pertimbangan yang ada, belanja mamin seharusnya dilaksanakan lewat pintu Pengadaan Langsung (PL). Karena struktur organisasi Disbudpar Pemprov Jatim tidak ada bidang tugas urusan masak memasak, sehingga pelaksanaan paket harus melibatkan pihak ketiga atau penyedia (rekanan).

Pada mekanisme Pengadaan Langsung berlaku ketentuan, bahwa untuk belanja paling banyak Rp 10 juta cukup dengan dukungan nota, sedang belanja paling banyak Rp 50 juta harus ada kwitansi, sementara belanja lebih dari 50 juta (dan paling banyak Rp 200 juta) harus bersifat kontraktual dengan pihak penyedia (rekanan).

“Nah, jika paket mamin dilakukan lewat swakelola tipe 1, maka mekanisme pada Pengadaan Langsung (PL) tidak berlaku. Jika itu yang terjadi, maka paket dengan pagu di atas Rp 50 juta dilakukan tanpa rekanan, dan itu artinya Disbudpar Pemprov Jatim bisa mengatur harga pembelian mamin. Dan itu bukan rahasia umum lagi, meski semuanya harus dibuktikan lewat validasi harga pasar,” lanjut pihak FMPK.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Sirup LKPP 2020, sedikitnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Jatim telah merilis 10 paket mamin dengan total pagu mencapai kisaran Rp 194 juta lebih. Sedangkan, pada tahun anggaran 2021, tercatat 14 paket Mamin dengan total pagu sebesar Rp 562 juta lebih.

Dari sejumlah itu, tercatat ada beberapa paket yang terlihat janggal dan tidak transparan. Karena pada tahun anggaran 2020, terdapat 3 paket mamin dengan kode Rup 24105652, 24105666 dan 24137426, tidak menjelaskan secara rinci jumlah orang yang mendapatkan konsumsi dalam rapat tersebut.

Kemudian, pada tahun anggaran 2021, Disbudpar lagi-lagi tidak menjelaskan rincian peserta yang mendapatkan mamin dalam rapat tersebut. Sedikitnya 2 paket, dengan kode Rup 25302531 dan 25670918.

Belum ada satupun pejabat esselon III dan Kepala Dinas Disbudpar memberikan penjelasan terkait pelaksanaan swakelola tipe 1 tersebut hingga berita ini diturunkan. (Nang)