Komisi Minta Izin Pasar Dicabut

Surabaya, portalnasional.co – Keberadaan pasar yang menempati lahan cagar budaya (eks penjara koblen), mulai dipertanyakan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Terlebih lagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberikan izin pada PT Nampi Kawan Baru selaku pengelola pasar tersebut.

Hal itu yang membuat Komisi B bidang Perekonomian (Eko) DPRD Surabaya mengundang pihak terkait seperti, Dinas Pariwisata (Disparta) Surabaya, Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta juga Bagian Hukum (Bagkum) Surabaya.

Mahfudz Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, pada dengar pendapat ini, Komisi B DPRD Surabaya ingin klarifikasi seputar ppemberian izin.

‚ÄúItu cagar budaya, kok mau disulap jadi pasar,” kata Mahfudz. “Apa tidak keliru Pemkot Surabaya ini,‚ÄĚ tanyanya.

Masih kata Mahfudz, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada Pasal 86 menyatakan, bahwa lahan cagar budaya memang diperbolehkan untuk kegiatan umum, namun tidak untuk kegiatan usaha dalam hal ini pasar.

‚ÄúInitnya bukan untuk profit oriented atau ambil untung, api lebih kepada kepentingan sejarah masa lalu,” terangnya. “Jadi dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 sudah jelas, area cagar budaya tidak diperbolehkan kegiatan usaha,‚ÄĚ urainya.

Parahnya, Disparta dan Disdag Surabaya sama sekali tidak memberikan statemen seputar hal itu.¬†‚ÄúOleh karena itu, kami minta Pemkot Surabaya untuk mencabut izin karena sudah melanggar UU dan melanggar Perda,” paparnya.

“Kalau ini tetap dilanjutkan, itu artinya Pemkot Surabaya mengajarkan kita bagaimana kita melanggar UU dan Peraturan Daerah (Perda), ini sangat naif sekali,‚ÄĚ pungkasnya.