Protokol Kesehatan Jangan Pukul Rata

John Tambru

Surabaya, portalnasional.co – Protokol kesehatan yang dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menertibkan dunia usaha, mulai mendapat kritik dari anggota dewan.

John Tambru anggota komisi B bidang Perekonomian (Eko) Deean Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyampaikan, penegakan peraturan tentang protokol kesehatan untuk tidak di pukul rata, terlebih lokasi usaha yang sudah menerapkan standar protokol kesehatan.

“Pemkot seharusnya memberikan kebijakan, agar tempat-tempat yang sudah memenuhi protokol kesehatan tidak ditutup,” kata John. “Ini demi menjaga geliat perekonomian di Surabaya,” tambahnya.

Masih kata John, mengacu pada pasal 30 di Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 67 Tahun 2020. Yaitu, Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum yang sudah bertanda verifikasi.

Terkai standar verifikasi itu sendiri, lokasi harus ruang terbuka, tidak memperbanyak ruang berpendingin, membatasi jumlah pengunjung sekitar 50 persen dan juga menyiapkan protokol kesehatan.