PDAM Surabaya Peras Warga Dengan Dalil Aturan

PEMERASAN. Denda keterlambatan lebih mahal dari tagihan bulanan

PEMERASAN. Denda keterlambatan lebih mahal dari tagihan bulanan

Surabaya, portal nasional – Sistim bukaan meter yang dilakukan PDAM kota Surabaya kepada pelanggan yang membayar tagihan 3 bulan menarif dengan harga 165 ribu rupiah ini dipastikan disengaja dan merupakan pemerasan terorganisir dengan mengatasnamakan ATURAN baru.

Tagihan keterlambatan hingga 3 bulan tanpa ada peringatan dan belum tentu melebihi jatuh tempo dikenai¬†sanksi buka bendeng meteran air (bukaan kembali) dengan mebayar 165 ribu rupiah jauh lebih mahal dari harga bulanan pembayaran air yang terpakai ini terlihat jelas “selegenje” nya karena denda lebih mahal dari barang. Padahal pada bulan-bulan sebelumnya buka bendeng meter tersebut cukup membayar 16.500 rupiah banyak warga kota sudah merasa keberatan dengan perekonomian sekarang.

PDAM Surabaya dipastikan melanggar aturan dan wewenang sebagai pemberi jasa penjualan air bersih untuk warga kota surabaya. Indikasi permainan pemerasan dengan dalil “bukaan kembali” yang dilakukan oleh PDAM Surabaya tersebut dipastikan melibatkan petinggi PDAM dan pejabat kota Surabaya dengan bekerjasama dengan pihak swasta yang menangani pemanfaatan air bersih bagi warga kota pengguna jasa pengelolahan air PDAM.

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, tidak tahu trik permainan dibalik pemanfaatan air bersih (sering berwarna cokelat) hasil pengelolahan PDAM dengan pihak swasta untuk memanfaatkan kebijakan walikota surabaya dalam melakukan pemerasan.

“Perusahaan monopoli air itu kinerjanya layak dikaji ulang dan memeras masyarakat dengan dalil aturan harus disikapi serius dan ditindak tegas. Kalau pemerintah tidak sanggup mengelola perusahaan, jangan lakukan monopoli usaha kebutuhan utama masyarakat. Banyak warga kota dan masyarakat Indonesia yang bisa mengelola air kotor menjadi air bersih dengan harga murah,” kata Wawan yang membayar bukaan kembali meteran air PDAM tanpa ada peringatan, langsung di “eksekusi” denda yang dilakukan oleh PDAM.

“Jangan-jangan PDAM sudah dijual ke pihak lain dengan perjanjian terselubung. Kalau benar dijual, saya akan minta PDAM bayar sewa lahan saya yang dilewati pipanya,” ujar Wawan.

KPK harus segera turun tangan dengan kebijakan PDAM kota Surabaya pada bukaan meter yang dikategorikan denda keterlambatan biaya jasa pembelian air PDAM, karena disini jelas ada unsur pemerasan dan isi kontrak perjanjian antara PDAM kota Surabaya dengan pihak swasta (kontraktor/investor) pasti ada poin yang menyalahi per undang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini khususnya menyalahi UUD’45 dalam mensejahterakan rakyat.