Buka Undang-Undangnya

Manado РSetya Novanto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kukuh pada pendiriannya. Untuk memeriksa dirinya, komisi anti rasuah (KPK) harus mendapat izin dari Presiden.

Hak itu membuat Joko Widodo (Jokowi) Presiden Republik Indonesia (RI) angkat bicara.

“Buka undang-undangnya,‚Äú kata Jokowi. ‚ÄúAturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti,” tegasnya.

Perlu diketahui, pemeriksaan itu terkait kasus mega proyek pengadaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).