Komisi C Meminta Kepada Pemkot Surabaya Untuk Terus Melakukan Sosialisasi

Sukadar

Sukadar

Surabaya – Kota Surabaya sudah memasuki panca robah. Saat ini Kota Surabaya sudah masuk musim penghujan. Hal itu yang menjadi perhatian secara khusus dari kalangan Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Sukadar anggota Komisi C DPRD Surabaya menyampaikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sekaligus dikaji sebelum melakukan tindakan pencegahan terhadap ancaman banjir yang ada di wilayah Kota Surabaya.

Masih kata Sukadar, banjir di wilayah Kota Surabaya bisa terjadi akibat derasnya air hujan.

Air kiriman dari daerah lain melalu Kalimas, air laut pasang (rob), sumbatan sampah dan juga keberadaan bangunan liar (bangli) di pinggir maupun di atas sungai.

“Kalau dari air hujan, maka kita bicara soal kelancaran drainase,“ kata Sukadar.

“Yang seharusnya terintegrasi antara saluran primer dan tersier dari pemukiman ke box culvert sebagai saluran induk,“ terangnya.

‚ÄúJangan sampai ada yang terhenti ataupun tersumbat alirannya,‚ÄĚ ucapnya.

Sukadar menambahkan, mengenai banjir kiriman, tentunya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus duduk bersama dengan beberapa Pemerintahaan Daerah (Pemda) tetangga bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk mencarikan solusinya.

“Demikian juga dengan sampah dan bangli yang ada pada stren kali dan diatas sungai,“ ungkapnya.

‚ÄúSudah semestinya ini menjadi tanggung jawab Pemkot secara keseluruhan, bukan hanya dinas pematusan saja, tetapi mulai dari Wali Kota hingga jajaran yang paling bawah yakni di tingkat Kelurahan,‚ÄĚ tandasnya.

Bahkan Sukadar meminta kepada Pemkot Surabaya untuk tidak berhenti melakukan sosialisasi terkait pelarangan pembuangan sampah di sungai dan saluran serta pelarangan pembangunan tempat tinggal di stren sungai.

Tidak hanya itu, Sukadar juga mengimbau kepada pemerintah di tingkat kelurahan agar terus memantau sekaligus mendata apa saja yang dibutuhkan terkait pencegahan banjir.

Sehingga bisa di alokasikan pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).