Memang Ada Niat Melanggar

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya РSudah sering sekali pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terjerat dalam kasus Proyek Nasional Agraria (Prona). 

Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, mendorong program sertifikasi tanah yang selama ini dilaksanakan melalui Prona dilengkapi dengan Program Daerah Agraria (Proda).
Adi menambahkan, selama ini alokasi anggran Prona jauh dari cukup. Hal itu yang menjadikan alasan bagi pihak yang melaksanakan Prona untuk meminta pungutan lebih ke masyarakat.
‚ÄúKalau Proda kita bisa tangani dengan anggaran yang cukup,‚ÄĚ kata Adi.
‚ÄúPadahal daerah lainnya sudah menjalankan Proda,” terangnya. “Bahkan dengan jumlah persil dan anggran yang lebih besar,‚ÄĚ yakinnya.
Dirinya berkeyakinan, Proda dijalankan akan banyak yang mensertifikatkan tanahnya.
Adi memaparkan, dikarenakan masih ada kendala dalam penerapan Proda. Maka upaya yang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memproteksi agar jajarannya tidak terlibat pungutan liar (pungli) juga gratifikasi dalam masalah Prona.
‚ÄúTapi memang faktanya ada beberapa kejadian pungli dan gratifikasi dalam Prona,‚ÄĚ tegasnya.
‚ÄúTapi untuk Lurah Kali Kedinding, kasusnya terjadi sebelum 2015,‚ÄĚ ungkapnya.
Sejak tahun 2015 Pemkot telah menetapkan larangan melakukan pungli.¬†‚ÄúJika masih terjadi berarti memang ada niat untuk melanggar,‚ÄĚ jelasnya.