Pencairan BOS Harus Sesuai Aturan Yang Baru

Saiful Rachman, Kadispendik Prov Jatim

Saiful Rachman, Kadispendik Prov Jatim

Jawa Timur, portal nasional РSekalipun sudah ada dapodik (data pokok pendidikan), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA dan SMK belum juga dicairkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sepertinya masih kesulitan berhubungan dengan daerah karena  masih kurang pahamnya perubahan petunjuk teknis (juknis) oleh sejumlah sekolah di daerah  kabupaten / kota yang ada di Jawa Timur.

Saiful Rachman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa keterlambatan pencairan dana BOS karena terkendala adanya aturan secara teknis yang baru saja berubah.

Adanya perpindahan wewenang dan petunjuk teknis yang juga baru, membuat sekolah dan pihaknya masih kesulitan mengelolah data.

‚ÄúKendalanya karena petunjuk teknisnya baru, pencairan dana BOS butuh waktu. Pelimpahan pengelolahan wewenang SMA dan SMK ke Provinsi juga baru kami terima. Dana BOS ke kabupaten / kota untuk SD dan SMP juga mengalami hal yang sama,‚ÄĚ kata Saiful Rachman.

‚ÄúIni berkaitan dengan UU 23, tidak bisa sembrono. Jawa Timur juga dapat uji coba BOS non tunai juga. Uangnya ada, tapi administrasinya penting dirapikan. Kalau administrasinya salah, bisa ruwet juga, yang kena masalah ya saya juga. Dan ini juga dikarenakan semua tanda tangan asli saya. SD dan SMP saya juga yang tanda tangan, ke daerahnya juga,‚ÄĚ Ungkap Saiful Rachman.

Menurut Saiful Rachman, sejumlah sekolah juga masih bingung membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana hal tersebut diperlukan untuk administrasi sebagai dasar pencairan dengan aman.

Saiful Rachman menegaskan dalam bulan Maret pada tri wulan pertama ini dana BOS untuk jenjang SD hingga SMA dan SMK yang mencapai Rp 1,325 triliun itu dipastikan dapat dicairkan seluruhnya./*