Pemerintah Harus Lakukan Pemerataan Uji Kopetensi SMK

Sumardijono, Kepala UPT PPPK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Sumardijono, Kepala UPT PPPK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur – Pelaksanaan uji kopetensi untuk sertifikasi bagi guru dan siswa SMK (sekolah menengah kejuruan) dianggap paling tepat dalam menghadapi MEA (masyarakat ekonomi asia) dimana siswa kelulusan SMK yang sudah mengantongi sertifikat akan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing, sedangkan bagi gurunya diharapkan mampu menerapkan pelatihan kepada siswa lain yang belum mendapat kesempatan mengikuti uji kopetensi.

Menurut Sumardijono, Kepala UPT PPPK (Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sertifikasi untuk siswa SMK sangat mendesak dilakukan, bahkan bukan hanya kepada siswa SMK, namun sertifikasi juga harus diterapkan kepada para guru SMK.

Tahun 2014 sasaran sertifikasi di lembaga UPT PPPK untuk 500 guru dan 820 siswa calon lulusan SMK. Jumlah ini masih jauh di bawah jumlah siswa dan guru SMK di Jawa Timur karena jumlah siswa sekitar 63.819 siswa dan untuk guru sekitar 54.123 guru.

Pada tahun 2015 semua lulusan SMK tidak hanya mendapatkan ijazah sebagai bukti kelulusan tapi mereka juga akan memperoleh sertifikat keahlian profesi sesuai kompetensinya.

Selain mengandalkan UPT PPPK (Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pemerintah mengharapkan program sertifikasi bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah.

Mekanismenya, sekolah bekerjasama dengan lembaga sertifikasi, baik lembaga sertifikasi profesi (LSP) maupun lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Namun, kebijakan sertifikasi yang diharuskan kepada sekolah SMK ini dinilai memberatkan karena dengan teknis sertifikasi diserahkan kepihak sekolah, pihak sekolah harus memanggil assesor sesuai kompetensi yang ada di sekolah.

“Jurusan SMK itu lebih dari satu jurusan bahkan ada yang memiliki lima jurusan bahkan lebih. Jika sertifikasi diserahkan ke sekolah, pelatih (assesor) yang diperlukan dipastikan lebih dari satu pelatih,” kata salah satu kepala sekolah¬†SMK yang tidak mau disebutkan namanya.

Ia mengambil cotoh, jika ingin mengikuti sertifikasi keahlian pada pihak swasta, satu orang dapat menghabiskan biaya sekitar Rp 10 juta. Nominal itu belum termasuk biaya akomodasi.

‚ÄúMemanggil pelatih dari luar, butuh biaya. Disatu sisi, pemerintah sendiri masih terbatas dalam menyediakan sarana dan prasarana uji kopetensi sesuai jurusan yang dimiliki SMK,‚ÄĚ lanjutnya.

“Adanya mobil keliling yang dimiliki pemerintah melaui UPT PPPK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga terbatas dan masih belum mampu menyentuh jurusan lain,” tambahnya.

Sementara ini, uji kompetensi GRATIS yang mampu dilakukan oleh pemerintah melalui UPT PPPK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang tersedia hanya 12 bidang kompetensi yakni jurusan Pengelasan, Tata Busana, Tata Boga, Tata Kecantikan, Akuntansi, Sekretaris, Mesin CNC, Mesin Manual, Desain Grafis, Word Processing, Spread Sheet, dan Presentation.