GHS Tidak Pegang Ijin

Grand Hotel Surabaya

Grand Hotel Surabaya

Surabaya – Sejak tahun 2004, keberadaan Grand Hotel Surabaya (GHS) ternyata tidak memiliki izin Hak Guna Bangunan (HGB).

Dalam dengar pendapat diruang Komisi A bidang Hukum dan Pemerintaha (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya merekomendasikan agar hotel tersebut dilarang beroperasi.

Wiwit merupakan perwakilan Grand Hotel Surabaya mengakui, HGB hotel miliknya sudah habis sejak tahun 2004. Pihaknya mengaku pernah mengajukan izin Hinder Ordonnantie (HO) pada bulan 08/2011 lalu. Pada bulan 10/2011 pengajuan izinnya dibatalkan lantaran tidak memiliki HGB.

Pasca mendengar penjelasan tersebut, Herlina Harsono Njoto Ketua Komisi A meminta ketegasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pasalnya, beroperasinya Grand Hotel bisa mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

Sedangkan Wiwiek Widayati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudparta) Surabaya mengungkapkan pernah mengirim Surat Peringatan (SP) sebanyak 2 kali.

“Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 23 tahun 2014 tentang mekanisme penertiban, jadi kami tidak langsung menyegel sebelum memberikan peringatan,” terangnya.

“Hari ini tim kami sudah melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ketiga, jadi secepatnya ini akan selesai,” tegasnya.

Irvan Widyanto Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya mengungkapkan sudah menghentikan operasional Grand Hotel Surabaya sejak tahun 2011. Hanya saja, sesuai dengan Perda nomor 23 tahun 2012 penyegelan hotel harus atas rekomendasi dari Disbudpar Surabaya.