Pemkot Persulit Hak Warga

Dengar Pendapat Antara Dewan, Warga Dan PU Bina Marga

Dengar Pendapat Antara Dewan, Warga Dan PU Bina Marga

Surabaya – Beberapa warga yang terkena terdampak pembangunan box culvert di Sukomanunggal, akhirnya mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Suwaji merupakan warga Rukun Tetangga (RT) 4 Sukomanunggal meminta kejelasan ganti rugi lahan miliknya hingga kini sama sekali belum dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Surabaya.

“Kita sudah lama bersabar, sekarang kita minta agar permasalaan ganti rugi segera diselesaikan,” tegasnya.

Suwaji menambahkan, ada beberapa sertifikat milik warga yang ditarik pada tahun 2013, dan belun terbayarkan. Kalaupun ada, pembayaran itu justru dilakukan rekanan dengan memberikan uang muka sebesar 20 persen ke warga.

“Bagi warga yang sertifikatnya bermasalah, harusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membantu, bukan seperti sekarang yang terkesan dipersulit,” sesalnya.

Berdasarkan nilai appraisal yang telah ditetapkan Pemkot Surabaya beberapa tahun lalu. Lahan milik warga dihargai Rp (rupiah) 2,3 juta sampai dengan Rp 6 juta per meter. Akibat Pemkot tidak mau membayar, warga meminta harga sekarang yaitu Rp 7 juta per meter.

Erna Purnawati Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga mengatakan, sampai ini masih ada 31 persil yang belum dibayar, dan menunggu peta bidang yang dibuat Badan Pertanahan Nasioal (BPN) Surabaya.

“Kalau peta bidanganya sudah jadi, kita akan langsung appraisal,” elaknya.