Pilkada Langsung, Money Politik Kesalahan Yang Dipilih Atau Yang Memilih

rapat paripurna uu pilkada

rapat paripurna uu pilkada

portal nasional РSemenjak adanya pilkada/pemilukada langsung, banyak masyarakat merasakan nikmatnya pesta demokrasi meski sekedar mendapat nasi bungkus. Selama diadakannya pilkada lewat DPRD, tidak ada masyarakat yang ikut merasakan nikmatnya pesta demokrasi. Pesta demokrasi hanya bisa dinikmati oleh anggota dewan yang terhormat. Adanya money politik pada pilkada harus diakui namun persoalannya jika uang itu diberikan kepada masyarakat atau rakyat, siapa yang layak disalahkan.

Jika pilkada langsung dianggap menghamburkan banyak uang, selayaknya undang-undang yang mengatur adanya pilkada ulang direvisi dengan memakai jumlah perolehan suara terbanyak adalah pemenang pilkada tidak harus 30% + 1 dari total suara karena rakyat yang menganggap dirinya Golput (Golongan Putih) masih mendominasi dalam setiap pilkada. Tidak menutup kemungkinan adanya kaum Golput ini dimanfaatkan terciptanya UU Pilkada 2014.

Diakui atau tidak meski Pilkada dilakukan secara langsung, banyak anggota dewan mulai dari daerah kabupaten/kota, provinsi hingga pusat meminta JATAH proyek-proyek pemerintah apalagi jika pilkada dilakukan lewat DPRD.

Perilaku korupsi lebih banyak melibatkan politikus partai khususnya anggota dewan dan birokrasi lebih banyak dipakai sebagai makelar korupsi anggaran.

Dengan ditetapkannya UU Pilkada lewat DPRD, bisa dikatakan bahwa anggota dewan menghadang sebagian rakyat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah secara independen. Atau saat ini anggota dewan yang menganggap dirinya wakil rakyat, takut bersaing dengan rakyat dalam hal calon kepala daerah yang bakal diajukan.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.[1]

Pada tahun 2014, DPR RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD.

Berikut peta kekuatan kubu fraksi dalam sidang paripurna RUU Pilkada berdasarkan absensi :

Propemilihan langsung :
-FPDIP 90 dari 94 anggota
-FPKB 21 dari 28 anggota
-FHanura 10 dari 17 anggota

Total anggota yang hadir : 121 orang

Propemilihan oleh DPRD :
-FPG 94 dari 106 anggota
-FPKS 55 dari 57 anggota
-FPAN 42 dari 46 anggota
-FPPP 33 dari 38 anggota
-FGerindra 22 dari 26 anggota

Total anggota yang hadir : 246 orang

Pilkada langsung dengan syarat/abstain :
-FPD 129 dari 148